JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggota DPD RI dari Provinsi NTT, Abraham Liyanto meminta Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Abdullah Azwar Anas agar para guru swasta yang lulus tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) bisa kembali mengajar di sekolah asalnya.
Jika tidak, akan terjadi krisis guru yang sangat serius di sekolah-sekolah swasta. Terutama di daerah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal) seperti NTT. ‘’Mohon agar yang lulus PPPK bisa kembali ke sekolah asalnya pak menteri. Kalau tidak, sekolah-sekolah swasta akan tutup semua karena tidak ada guru,’’ kata Abraham, di Jakarta, Sabtu (18/11/2023).
Abraham menjelaskan untuk sekolah swasta di kota-kota besar seperti Jakarta, Bandung, Surabaya, bisa saja yang lulus PPPK tidak kembali ke sekolah asalnya. Alasannya, sekolah swasta bisa rekrut guru baru dan gajinya dibayar dari uang sekolah siswa. Hal itu karena orang tua siswa di kota-kota besar, cukup mampu dari segi pendapatan ekonomi.
Tetapi untuk daerah-daerah miskin seperti NTT, kebijakan itu tidak tepat. Alasannya, sekolah swasta kesulitan membayar gaji guru karena uang sekolah dari murid sangat kecil. Bahkan ada yang tidak bayar uang sekolah karena orang tuanya tidak mampu.
‘’Untuk operasional sekolah saja tidak cukup dari uang sekolah siswa, apalagi untuk gaji guru. Makanya, yang lulus PPPK kembali ke sekolah swasta tetapi digaji oleh negara,’’ jelas Abraham.
Anggota Komite I DPD RI ini menyadari pegawai PPPK memang sama seperti ASN yaitu digaji dari uang negara, entah APBN atau APBD. Dengan alasan itu, pegawai P3K ditarik ke sekolah negeri.
Namun aturan itu bisa direvisi dengan menetapkan pegawai PPPK diperbantukan atau dipekerjakan di sekolah swasta. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap sekolah swasta.
‘’Negara harus bantu juga sekolah swasta. Peran mereka sangat besar juga untuk mencerdaskan bangsa ini. Tanpa sekolah swasta, sekolah negeri tidak mungkin mampu mengajarkan semua anak bangsa. Jadi, jangan fokus di negeri saja,’’ saran pemilik Universitas Citra Bangsa (UCB) Kupang ini.
Senator yang sudah tiga periode ini memberi contoh apa yang terjadi di NTT. Sebelum adanya tes PPPK, banyak sekolah swasta yang telah kekurangan guru. Setelah adanya tes PPPK, menambah parah kekurangan guru karena yang lulus tes tidak boleh kembali ke swasta atau ke sekolah asalnya.
‘’Tes PPPK menambah penderitaan sekolah swasta di NTT. Masalah kekurangan guru yang sudah ada sebelumnya, menjadi tambah akut karena yang lulus PPPK tidak boleh mengajar di sekolah swasta,’’ ujar mantan Ketua KADIN Provinsi NTT ini.
Di tempat terpisah, MenPAN-RB, Abdullah Azwar Anas mendukung usulan tersebut. Politisi PDIP ini bahkan bercerita bahwa dia memiliki sekolah dan yayasan. Dalam seleksi pegawai PPPK tahun 2022 lalu, ada 13 pegawai yayasan yang harus keluar karena lulus tes PPPK. Padahal mereka adalah tulang punggung kegiatan yayasan.
Namun, dia menegaskan masalah guru adalah kewenangan dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek). Pihaknya telah menyampaikan permohonan itu ke Kemendikbudristek. Namun sampai saat ini, belum ada kebijakan yang dikeluarkan terkait guru swasta yang lulus tes PPPK.
‘’Saya sudah sampaikan ini ke Kemendikbudristek, tapi belum ada kebijakan yang dikeluarkan. Kita berharap ke depannya bisa seperti yang diusulkan,’’ kata Azwar Anas.(Sid)
