MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID — Ratusan masyarakat hutan Mareje Bongak, Lombok Tengah bagian Selatan, menggelar aksi demonstrasi di depan kantor gubernur NTB, Kamis (28/2).
Aksi demo yang mendapatkan pengawalan ketat aparat kepolisian dan Satpol PP Setdaprop NTB itu, tak lain untuk menyampaikan aspirasi guna meminta Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi untuk mengusir PT Sadhana Arif Nusa dari kawasan gumi paer Mareje Bongak, Loteng. ‘’Termasuk juga kami minta untuk meninjau ulang dan mencabut ijin Hutan Tanaman Industri (HTI) yang dikantongi PT Sadhana Arif Nusa,’’ kata Koordinator Umum (Kordum) aksi, Majrun saat berorasi di depan pintu gerbang kantor gubernur NTB.
Kawasan Hutan Mareje Bongak, kata Majrun, merupakan kawasan hutan seluas 3.300 hektar yang menghubungkan desa-desa yang ada dalam tiga kecamatan di Loteng, yakni Kecamatan Praya Barat Daya, Praya Barat dan Kecamatan Pujut. ‘’Berdasarkan SK Menteri Kehutanan RI No.256/Menhut-II/2011, tanggal 21 Mei 2011 tentang pemberian ijin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu—hutan tanaman industri (IUPHHK-HTI) yang diberikan pada PT Sadhana Arif Nusa se-Pulau Lombok kurang lebih 3.810 hektar tersebar di Kabupaten Lombok Utara, Lombok Tengah dan Lombok Timur,’’ ungkapnya.
Majrun menjelaskan, khusus di Loteng, PT Sadhana Arif Nusa mengantongi ijin seluas 683 hektar yang dibagi dalam dua Blok, yakni Blok Mangkung seluas 173 hektar dan Blok Plambik, meliputi Desa Plambik, Desa Kabul, Desa Serage dan Desa Montong Sapah seluas 510 hektar.
Di atas hutan-hutan tersebut, lanjut Majrun, mengingat merupakan hutan produksi, maka oleh masyarakat (sekitar 635 KK), menjadi sumber penghidupan dengan menanam pohon mente, jati, mahoni, mangga dan tanaman-tanaman musiman seperti ubi, jagung, kedelai dan padi serta sumber makanan ternak-ternak mereka. Alhasil, masyarakat sekitar telah menjaga dan mengolah hutan tersebut mulai sekitar tahun 1998 lalu.
‘’Sosialisasi dan pendekatan sosial yang dilakukan PT Sadhana Arif Nusa dengan cara-cara yang sangat jauh dari harapan masyarakat, yakni dengan klaim sumbangan kesana-kemari, janji kemitraan, janji bimbingan berbagai bidang keterampilan dan bantuan usaha, adalah selalu menjadi alasan sambil terus mengerjakan kegiatan proyeknya. Seperti pembuatan jalan, pengangkatan mandor, melakukan pembersihan lahan, pembibitan dan penanaman lahan yang secara perlahan namun pasti terus menggeser kehidupan dan penghidupan masyarakat,’’ kata Koordinator Lapangan (Korlap) aksi, Lalu Dadih saat berorasi.
Menurut Dadih, masyarakat telah beberapa kali melakukan herring dan pertemuan di berbagai level pemerintahan (desa, kecamatan dan kabupaten) sampai melakukan penghadangan dan pengusiran tenaga PT Sadhana Arif Nusa, namun tidak juga dilihat sebagai masalah serius oleh pemerintah.
Bahkan, pihaknya menilai PT Sadhana Arif Nusa telah melakukan praktek-praktek janji kesejahteraan untuk menciptakan perpecahan di masyarakat dengan berbagai cara yang berpotensi terjadinya konflik horizontal di tengah-tengah masyarakat.
Melihat kenyataan tersebut, maka pihaknya mendesak Pemprop NTB mengambil sikap untuk dan atas nama kepentingan masyarakat. Selain itu, pihaknya juga mendesak Pemerintah RI untuk menghentikan segala aktivitas PT Sadhana Arif Nusa, meninjau ulang dan mencabut ijin HTI tersebut.
Massa sejatinya mengharapkan Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi bersedia menemui mereka saat berorasi di depan pintu gerbang kantor gubernur NTB. Namun, hampir dua jam lamanya massa berorasi, orang nomor satu di NTB itu sama sekali tidak menampakkan batang hidungnya. Sehingga, membuat ratusan massa tersebut menjadi kesal, akibatnya kata-kata kotor pun terucap dari mulut sang orator kepada orang yang akrab disapa TGB itu.
Selang beberapa saat kemudian, Assisten II Setdaprop NTB, H Abdul Haris, akhirnya bersedia menemui massa. Di tengah-tengah kerumunan massa itu, Abdul Haris menyampaikan komitmen dan tekad tinggi untuk membantu memfasilitasi masyarakat guna mencari solusi terbaik dalam memecahkan persoalan ini.
‘’Nanti kami akan panggil Dinas Kehutanan Lombok Tengah untuk mencarikan solusi terbaik bagi masyarakat yang saat ini berada di kawasan hutan Mareje Bongak, Loteng,’’ katanya.
Bahkan, dalam kesempatan tersebut, hadir pula salah seorang kepala bidang (Kabid) di Dinas Kehutanan Loteng, untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, sekaligus menanyakan apa sebenarnya yang diinginkan masyarakat hutan Mareje Bongak ini. Dan tak terasa waktu sudah menunjukkan pukul 13.49 Wita, ketika ratusan massa membubarkan diri dengan tertib.(ar)
