Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi mewakili Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah memberikan jawaban Gubernur NTB atas pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Provinsi NTB tahun anggaran 2021, pada rapat paripurna DPRD Provinsi NTB, di Ruang Sidang Utama Gedung DPRD NTB, Kamis (26/11).
Dalam penjelasannya, Sekda NTB menjawab pertanyaan dari Fraksi Partai Gerindra yang menanyakan terkait program dan kegiatan untuk recovery ekonomi dan ketahanan pangan tahun 2021 akibat adanya Pandemi Covid-19, serta upaya Pemerintah Daerah dalam mengakses anggaran dari Pemerintah Pusat dan sumber lainnya dalam mempercepat penuntasan pemulihan ekonomi.
‘’Pemerintah daerah sedang dan akan terus melakukan penguatan ekonomi usaha mikro kecil dan menengah, termasuk di dalamnya UMKM/IKM melalui peningkatan kapasitas kelembagaan dan personalia pelaku usaha, pemberian bantuan sarana dan prasarana produksi, modal kerja, pengembangan industri pertanian untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat serta menjalin kemitraan usaha dengan dunia usaha menengah besar untuk menjamin kepastian pemasaran hasil produksi UMKM/IKM,’’ katanya.
Selanjutnya, Sekda menanggapi pernyataaan dari Fraksi Partai Gerinda yang meminta penjelasan terkait program pemerintah di bidang pariwisata yang paling terpuruk akibat Pandemi Covid-19. Terkait hal tersebut, Sekda menjelaskan langkah-langkah Pemerintah Daerah dalam pemulihan aktivitas pariwisata. ‘’Antara lain melakukan mapping terhadap pelaku usaha pariwisata yang terkena dampak Covid-19, mengakselarasi pola koordinasi dengan Pemerintah Pusat dalam penanganan jangka pendek terhadap pelaku usaha pariwisata, memberikan insentif dan kemudahan bagi pengelola usaha pariwisata dan memberdayakan para guide,’’ ujarnya.
Kemudian menanggapi pertanyaan dari Fraksi Partai Nasdem yang meminta tanggapan terkait program Pemerintah Daerah di sektor pendidikan agar menyiapkan sarana prasarana belajar secara virtual hingga ke pelosok-pelosok desa. ‘’Terkait hal tersebut, Pemerintah Provinsi NTB terus berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Kabupaten/Kota se-Provinsi NTB dalam rangka menyiapkan sarana dan prasarana belajar secara virtual dengan memberikan perangkat dan akses internet secara massif hingga ke pelosok-pelosok desa agar aktivitas belajar-mengajar tetap dapat berlangsung di masa Pandemi Covid-19,’’ ungkapnya.
Selain itu, Fraksi PPP yang menyarankan agar industrialisasi dicanangkan perlu mempertimbangkan aspek keberlanjutan bisnis, yaitu dengan memperhatikan aspek bahan baku, pasar sekaligus pelayanan purna jual. ‘’Pemerintah Daerah sepakat dengan saran dari Fraksi PPP, sehingga saat ini Pemerintah Daerah sedang melakukan perluasan lokasi bahan baku berbagai jenis industri, serta terus membangun kemitraan dengan dunia usaha/swasta dan daerah/provinsi lainnya guna pemasaran produk ke luar daerah, yang secara kreatif dan produktif dapat dijamin penjualan produknya,’’ katanya.
Sekda berharap agar kebersamaan antara Pemerintah Daerah dengan DPRD NTB tetap terjalin dan terbina secara harmonis dan efektif untuk membangun bumi NTB Gemilang. ‘’Sehingga hasil kerja bersama dapat menjadi pedoman yang efektif dalam menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan di bumi NTB yang kita cintai bersama,’’ ucapnya.
Adapun rapat paripurna DPRD NTB tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD NTB, H Mori Hanafi yang didampingi Ketua DPRD NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda; Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir, dan dihadiri oleh anggota DPRD NTB, Forkopimda Provinsi NTB, Kepala OPD Provinsi NTB, dan undangan lainnya.(Sid)
