Rapat Paripurna Kesatu Masa Persidangan III Tahun 2020, DPRD NTB Usulkan 6 Raperda

64
Juru bicara (Jubir) Bapemperda, H Makmun, saat membacakan 6 (enam) Raperda usul prakarsa DPRD Provinsi NTB, dalam Rapat Paripurna Kesatu DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III tahun 2020, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir dan Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD NTB, Selasa (1/12).
Juru bicara (Jubir) Bapemperda, H Makmun, saat membacakan 6 (enam) Raperda usul prakarsa DPRD Provinsi NTB, dalam Rapat Paripurna Kesatu DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III tahun 2020, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir dan Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD NTB, Selasa (1/12).

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) di tahun 2020 kembali memprakarsai pembentukan 6 (enam) buah Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) untuk Provinsi NTB. Mengacu pada Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Provinsi NTB tahun 2020, ada 6 (enam) Raperda usul prakarsa DPRD Provinsi NTB dan 10 (sepuluh) Raperda usul prakarsa Gubernur NTB.

Keenam buah Raperda prakarsa DPRD Provinsi NTB tersebut di antaranya; Pertama, Raperda tentang Pendidikan Pesantren dan Madrasah. Kedua, Raperda tentang Penggunaan Jalan untuk Kegiatan Kemasyarakatan. Ketiga, Raperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi NTB No.4 tahun 2006 tentang Usaha Budidaya dan Kemitraan Perkebunan Tembakau Virginia di NTB.

Selanjutnya usulan Raperda keempat yakni Raperda tentang Pengakuan, Penghargaan dan Perlindungan terhadap Kesatuan-Kesatuan Masyarakat Adat. Kelima, Raperda tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Dan keenam, Raperda tentang Penyelenggaraan Desa Wisata.

Penjelasan tentang keenam Raperda oleh pengusul terselenggara dalam Rapat Paripurna Kesatu DPRD Provinsi NTB Masa Persidangan III tahun 2020, yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi NTB, Hj Baiq Isvie Rupaeda, didampingi Wakil Ketua DPRD NTB, H Muzihir dan Wakil Ketua DPRD NTB, H Abdul Hadi, yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna Gedung DPRD NTB, Selasa (1/12).

Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) DPRD Provinsi NTB sebagai perwakilan para pengusul menyampaikan bahwa keenam buah Raperda tersebut telah dilakukan pembahasan dan kajian yang mendalam, hingga sampai pada tahap usulan pada saat Rapat Paripurna saat ini. Beberapa tahapan yang telah dilalui oleh keenam Raperda tersebut seperti yang dijelaskan oleh juru bicara (Jubir) Bapemperda, H Makmun adalah, hearing dengan kelompok masyarakat, kemudian diskusi grup terfokus atau Focus Group Discussion (FGD) antara DPRD sebagai pihak pengusul dengan lembaga-lembaga pemerintah dan non pemerintah.

Terhadap enam buah Raperda tersebut, lanjut Makmun, juga telah dilakukan proses uji publik, dengan menghadirkan berbagai elemen masyarakat. Di samping menjelaskan dasar-dasar pengusul hingga akhirnya mengusulkan keenam Raperda itu, Makmun yang juga menjabat sebagai Ketua Bapemperda menegaskan bahwa dalam melahirkan Raperda yang baik, tidak cukup hanya memiliki sifat responsive yaitu keabsahan berlaku secara sosiologis, melainkan juga perlu proses dan mekanisme penyusunan yang harus sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, yaitu keabsahan berlaku secara yuridis.

Ketua Bapemperda ini juga meyakinkan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi NTB yang hadir dalam Rapat Paripurna itu bahwa dalam perancangannya keenam Raperda tersebut tentunya sangat memperhatikan ketaatan terhadap asas-asas hukum, yaitu keabsahan berlaku secara filosofis. ‘’Dengan adanya usulan pembahasan enam buah Raperda ini, maka diharapkan adanya tekad dan dukungan dari Pimpinan DPRD, Pimpinan Komisi, dan Pimpinan Fraksi agar Raperda ini dapat dibahas pada tingkat selanjutnya, sehingga dapat menjadi bagian penting dalam peningkatan kinerja DPRD,’’ kata politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menutup penjelasannya dalam Rapat Paripurna yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi bersama pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya sebagai perwakilan dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here