LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dalam rangka evaluasi pelaksanaan program perlindungan sosial korban bencana alam di Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Komisi VIII DPR RI melakukan lawatan ke Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim). Rombongan diterima Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, HM Juaini Taofik, pada Senin (28/6).
Dalam kata-kata penerimaannya, Sekda Lotim, HM Juaini Taofik menyampaikan kondisi Kabupaten Lombok Timur terkait pandemi Covid-19 saat ini. Disebutkan, Lombok Timur menjadi satu dari 4 kabupaten/kota di NTB yang sudah berada di zona kuning. Ketangguhan Lombok Timur menghadapi bencana, termasuk bencana non alam pandemi Covid-19 bukan semata-mata dari internal, namun tak terlepas dari kolaborasi dan dukungan eksternal.
Sekda mengatakan, kolaborasi dan dukungan eksternal, menjadikan kondisi bencana di daerah ini dapat dilewati dengan cepat. Karena itu, Sekda menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak termasuk Pemerintah Pusat melalui Kementerian Sosial. Demikian pula dengan para wakil rakyat yang duduk di DPR RI. Terkait kunjungan kali ini, Sekda melihat hal tersebut sangat penting, dan berharap evaluasi dapat dilakukan secara proporsional.
Ketua Rombongan Komisi VIII DPR RI yang juga merupakan putra Lombok Timur, H Nanang Samodra menyampaikan, evaluasi ini di antaranya melihat apakah semua warga masyarakat yang terdampak bencana sudah mendapatkan bantuan termasuk evaluasi bantuan dampak Covid-19. Diakuinya pembagian bantuan sosial tidak merata, tergantung sumber dananya. Kondisi ini menimbulkan gejolak di masyarakat.
Nanang mengingatkan pula agar PKH tidak memiliki keberpihakan terhadap kelompok atau organisasi politik, bahkan diperalat untuk tujuan tertentu. PKH juga diminta untuk memperbarui data keluarga penerima manfaat agar program ini dapat digulirkan kepada keluarga lainnya dan pengentasan kemiskinan lebih optimal.
Acara yang berlangsung di Ruang Rapat Utama (Rupatama) Kantor Bupati Lombok Timur tersebut, dihadiri pula pihak Kementerian Sosial, bank mitra, pimpinan OPD terkait, Camat, Kepala Desa, serta Tagana.(Kml)
