BI NTB Adakan Diseminasi Hasil Kajian KPJU Unggulan UMKM

Diseminasi Hasil Kajian
Suasana kegiatan diseminasi hasil kajian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi NTB secara virtual yang diadakan oleh Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi NTB.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Nusa Tenggara Barat (BI NTB) melaksanakan kegiatan diseminasi hasil kajian Komoditas/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan UMKM Provinsi NTB secara virtual.

Kegiatan ini dihadiri oleh Sekda se-Provinsi NTB bersama dengan OPD terkait di seluruh Provinsi NTB. Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan diskusi panel dengan tema ‘’Mendorong Pemulihan Ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Pengembangan Sektor UMKM Unggulan Daerah’’.

Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI NTB, Heru Saptaji mengatakan bahwa penelitian KPJU ini dilaksanakan bekerja sama dengan Yayasan Berka Semi Strategika Bogor. Penelitian ini juga merupakan salah satu bentuk peran Bank Indonesia (BI) dalam rangka memberikan advisori bagi Pemerintah Daerah.

Heru Saptaji menjelaskan, bahwa penelitian ini untuk memahami profil daerah, kebijakan pemerintah dan perbankan dalam pengembangan UMKM, memetakan tentang komoditas/produk/jenis usaha unggulan daerah yang perlu menjadi prioritas untuk dikembangkan, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada pemerintah daerah di tingkat kabupaten/kota maupun provinsi dalam pengembangan KPJU unggulan UMKM.

Pada kesempatan yang sama, Sekda NTB, HL Gita Ariadi menyampaikan apresiasinya atas penelitian KPJU unggulan yang dilaksanakan oleh Kantor Perwakilan BI NTB bekerja sama dengan Yayasan Berka Semi Strategika. Gita Ariadi mengatakan bahwa hasil penelitian KPJU unggulan ini bisa dimanfaatkan oleh seluruh Pemda di Provinsi NTB sebagai basis dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pengembangan UMKM di daerah.

Karebet Widjajakusuma, peneliti dari Yayasan Berka Semi Strategika memaparkan bahwa terdapat 10 KPJU Unggulan di Provinsi NTB yaitu; padi, jagung, tenun, warung makan (campur), penjualan hasil pertanian, kopi bubuk, toko kelontong, ikan bandeng, udang vaname, dan kue tradisinal.

10 KPJU Unggulan di tingkat provinsi NTB ini dihasilkan dari penilaian kembali terhadap KPJU Unggulan di tingkat kabupaten/kota di seluruh NTB. Di dalam hasil penelitiannya, Berka Semi Strategika juga menyampaikan beberapa rekomendasi yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, pelaku usaha, perguruan tinggi/lembaga penelitian serta perbankan.

Mengawali diskusi panel, Heru Saptaji memberikan penjelasan bahwa konteks dari pengembangan UMKM yang dilakukan BI di daerah, dilakukan melalui 2 (dua) pendekatan, yaitu pertama; melihat eksisting potensial yang memang ada di suatu wilayah salah satunya melalui penelitian KPJU unggulan ini. Kedua; melalui pendekatan hilirisasi value chain yaitu ketika pasarnya terbuka maka sasaran program pengembangan akan dimulai dari sisi hulunya.

Sebagai contoh program NTB genjot ekspor bekerja sama dengan berbagai stakeholders terkait yaitu pemerintah daerah, aggregator/eksportir, atase perdagangan dan lain-lain untuk memunculkan produk potensial yang belum muncul ke permukaan, misalnya produk vanili, sarang burung walet, lobster, dan produk ekspor lainnya.

Dalam diskusi panel, ketiga panelis yaitu Prof Suwarji, pakar pertanian lahan kering Fakultas Pertanian Universitas Mataram (Unram); Dr Firmansyah, Pengamat Ekonomi Universitas Mataram (Unram), dan Dr H Iswandi Ibrahim, Kepala Bappeda Provinsi NTB sepakat bahwa penelitian KPJU ini penting sebagai acuan daerah, sehingga pelaksanaan pengembangan komoditas unggulan di daerah tidak mulai dari nol. Namun demikian, perlu ada kebijakan daerah yang mendukung implementasi pengembangan komoditas hasil penelitian KPJU. Kebijakan tersebut perlu dibangun berdasarkan 4 (empat) aspek penting, yaitu pengembangan produk, pengembangan SDM, pengembangan industri UMKM, dan pengembangan Kawasan.

Ke depannya, diharapkan hasil penelitian KPJU Unggulan NTB ini dapat digunakan oleh seluruh pemerintah daerah sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan terkait pengembangan UMKM di daerah masing-masing, sehingga kebijakan yang dilaksanakan dapat lebih efisien dan tepat sasaran.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *