MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah bersama Forkopimda Provinsi NTB mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, bertempat di Ruang Rapat Timur Pendopo Gubernur NTB, pada Senin (27/3/2023).
Dalam Rakor tersebut, Mendagri Tito Karnavian menyebutkan bahwa ada beberapa provinsi yang inflasinya di atas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023 yakni Provinsi NTB sebesar 6,30 persen, Kota Jambi 6,83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara (Sumut) 6,91 persen.
“Oleh karena itu, saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar penyebab inflasi ini bisa diatasi dengan baik,” kata Mendagri Tito Karnavian dalam Rakor Pengendalian Inflasi Daerah tahun 2023 yang digelar secara hyrbid dari Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP) Kantor Pusat Kemendagri, Jakarta, pada Senin (27/3/2023).
Selain itu, Mendagri Tito Karnavian mengingatkan terkait arahan Presiden Jokowi dengan surat edaran adanya larangan untuk buka puasa bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.
Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka puasa bersama dengan masyarakat tidak mampu bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing. Karena hal itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.
Di samping itu, Mendagri Tito Karnavian juga meminta kepada Kepala Daerah untuk memperbanyak memberikan bantuan sosial (Bansos) baik secara tunai dan non tunai. Mengingat hal itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan. “Bila semua pejabat turun, baik Kepala Daerah, Bupati/Wali Kota, Camat, Kepala Desa maka ini bisa mengatasi inflasi,” ujarnya.
Mendagri Tito Karnavian mengingatkan Pemerintah Daerah (Pemda) dengan tingkat inflasi yang tinggi agar melakukan terobosan kreatif. Sejumlah terobosan bisa dilakukan, misalnya melakukan gerakan urban farming, di samping tetap melakukan sembilan langkah pengendalian inflasi. Adapun sembilan langkah tersebut di antaranya; rapat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang melibatkan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), operasi pasar murah, pemberian bantuan sosial (bansos), subsidi transportasi, hingga menjalin kerja sama antardaerah.
“Banyak terobosan kreatif, cuma mau bekerja atau tidak. Di daerah yang inflasinya tinggi saya sudah turun hampir mungkin 8 provinsi kumpul dengan seluruh kepala daerahnya, gubernur, bupati. Dan bisik-bisik bupati/wali kota ‘terima kasih, Pak baru kali ini kami rapat inflasi daerah ini’. Artinya tidak pernah ada rapat inflasi tingkat provinsi di daerah itu. Saya tidak mau sebutkan saja,” jelanya.
Mendagri Tito Karnavian menegaskan, berbagai terobosan kreatif tersebut sangat diperlukan, apalagi saat ini terjadi kenaikan harga musiman karena tingginya permintaan barang/jasa pada bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriyah.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), beberapa komoditas yang perlu diwaspadai di antaranya; beras, cabai rawit, daging ayam ras, telur ayam ras, dan bawang putih. Untuk mengatasi hal tersebut, Mendagri Tito Karnavian terus mendorong Pemda bersama masyarakat untuk melakukan gerakan menanam.
“Di kota pun bisa dibuat gerakan menanam cabai. Saya paham beberapa kota melaksanakan urban farming, perkebunan di perkotaan, memanfaatkan lahan-lahan yang ada, gang-gang, dibuat polibag-polibag untuk produksi menanam cabai. Sebetulnya kalau gerakan menanam cabai ini dilakukan secara masif dan sistematis cukup sebetulnya. Kita memiliki alam yang luar biasa,” ungkapnya.
Selain itu, Mendagri Tito Karnavian meminta kepala daerah untuk rajin mengecek ketersediaan komoditas di wilayah masing-masing sebagai upaya mencegah terjadinya kelangkaan. Kemudian data hasil pengawasan tersebut diminta agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Harapannya, data dan angka yang dilaporkan benar-benar akurat dan sesuai kondisi riil di lapangan, sehingga pemerintah dapat menyiapkan intervensi kebijakan yang lebih tepat.
“Kepala daerahnya tolong cek, bupati tolong cek, betul tidak angka itu, jangan sampai nanti angka itu ada di pusatnya sudah begitu. Padahal di sana terjadi hujan dan lain-lain, panennya gagal, berkurang, sehingga akhirnya asumsi pemerintah pusat menjadi tidak akurat. Jangan sampai nanti angkanya meleset, kita anggap surplus ternyata minus,” jelasnya.(Sid/smr)
