JAKARTA, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri menegaskan, pihaknya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan. Berkat profesionalisme itu, kata Firli, KPK berhasil melancarkan operasi tangkap tangan (OTT) Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil, pada Kamis malam (6/4/2023).
“Alhamdulillah, satu kepala daerah, Bupati Meranti berhasil ditangkap tangan. Saya selalu menyampaikan bahwa saya bekerja profesional sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan,” kata Ketua KPK, Firli Bahuri, pada Jumat (7/4/2023).
Firli menyampaikan hal itu menanggapi keberhasilan KPK melakukan OTT setelah sekian bulan tidak ada tersangka korupsi yang terjerat OTT. Firli menegaskan, pimpinan KPK selalu berhati-hati dalam bertindak dan membuat keputusan agar tidak terjadi cacat hukum. “Tidak boleh ada cacat hukum di akhir masa jabatan pimpinan KPK, karena kami berlima selalu hati-hati, proden dan kompak dalam membuat keputusan,” tegasnya.
Firli menjelaskan, pimpinan KPK mengambil keputusan secara bulat, sehingga berhasil melakukan OTT Bupati Kepulauan Meranti. “Setiap keputusan diambil secara bulat. Hari ini kita berhasil tangkap tangan Bupati Meranti. Selama tiga bulan sejak Januari sampai 31 Maret 2023, tidak ada tangkap tangan,” jelas Firli.
Firli kembali menegaskan komitmennya untuk terus memberantas praktik korupsi. “Kita bersihkan Indonesia dari praktik-praktik korupsi,” tegasnya.
Sebelumnya, KPK mengamankan barang bukti uang dalam OTT tersebut. Namun, KPK belum dapat memberikan informasi jumlah uang yang menjadi bukti, karena masih dalam proses perhitungan. “Jumlahnya masih terus dihitung dan dikonfirmasi kepada beberapa pihak yang diamankan,” kata Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, pada Jumat (7/4/2023).
Ali Fikri menegaskan, besar kecilnya jumlah uang tidak menjadi pertimbangan untuk menjadi bukti korupsi. Transaksi apapun yang melibatkan penyalahgunaan jabatan, kata dia, dapat dilibatkan sebagai bukti tindak pidana korupsi (tipikor). “Bahkan, menerima janji pun, bila itu ada transaksi terkait penyalahgunaan jabatan sebagai penyelenggara, sudah masuk kategori tipikor,” tegasnya.
Selain bupati, KPK juga menangkap 24 pejabat lainnya di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti, termasuk Sekda dan sejumlah kepala dinas. “Sejauh ini puluhan orang pejabat strategis di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti yang ditangkap KPK dan ada juga pihak swasta,” kata Ali Fikri.
Menurut informasi terkini, tersangka Bupati Kepulauan Meranti, Muhammad Adil telah tiba di Gedung KPK Kuningan, Jakarta, untuk menjalani pemeriksaan lanjutan.(Sid)
