LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Aliansi Pemuda Anti Korupsi Lombok Timur menggelar aksi di Selong sebagai aksi dukungan penguatan kelembagaan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
“Aksi yang digelar Senin (9/9) itu sebagai warna opini penguatan eksistensi kelembagaan KPK atas upaya pihak-pihak tertentu yang ingin melemahkan KPK,” kata kordinator Aksi, Taupik Hidayat.
Taupik Hidayat yang juga Ketua DPD KNPI Lotim itu menambahkan, aksi ini adalah mewakili suara rakyat Lombok Timur terhadap lembaga anti rasuah. Taupik juga menyebut, revisi UU KPK harus diberi dukungan untuk menyempurnakan perangkat hukum sebagai alat KPK dalam membrangus para pelaku korupsi.
Menurutnya, revisi UU KPK yang kini sedang digodok di DPR RI, jangan dipandang sebagai upaya pelemahan KPK. “Saya kira itu adalah opini sesat dan menyesatkan yang dibangun oleh oknun yang punya kepentingan,” ujar Taupik.
Terhadap penambahan format hukum dalam revisi UU KPK ini, seperti dibolehkan SP3 dan Dewan Pengawas, Taupik berpandangan bahwa KPK perlu diberi kewenangan untuk itu agar dapat memberikan kepastian hukum terhadap orang perorang yang kasusnya harus digantung. “Kita masih ingat kasus RJ Lino kasus Pelindo II yang hingga kini belum jelas status hukumnya,” kata pria yang akrab disapa Opik ini.
Menurutnya, dibentuknya Dewan Pengawas KPK juga sangat dibutuhkan untuk memastikan agar agenda agenda KPK dapat terukur dengan baik dan benar. Sebab katanya, jika dibanding dengan lembaga negara yang ada selain KPK, semuanya punya badan pengawasan, seperti Kepolisian diawasi, Kejaksaan di awasi, Bupati juga diawasi, Gubernur juga diawasi bahkan presiden juga diawasi. “Untuk itu saya kira perlu didorong agar KPK RI ini punya pengawas,” ucapnya.
Lebih jauh Taupik menjelaskan bahwa ini adalah momentum yang baik untuk memberikan dukungan terhadap KPK RI dengan cara memberikan masukan masukan agar lembaga anti korupsi ini lebih hebat dalam melakukan pemberantasan korupsi dengan cara memberikan dukungan moral Revisi RUU KPK RI.
“Insya Allah gerakan ini akan kami tindak-lanjuti gerlanj ini lebih luas lagi yaitu aksi di Jakarta di depan gedung DPR RI untuk mendukung Revisi UU KPK RI,” ujarnya. (Kml)
