Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Dewan Pengurus Daerah Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Republik Indonesia (DPD GMPRI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menilai Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah terlalu bersikap otoriter. Pasalnya, dalam pengambilan kebijakan strategis, orang nomor satu di NTB itu terkesan mementingkan kelompok tertentu ketimbang rakyat banyak.
Sebagai ilustrasi, pergantian nama Bandara Internasional Lombok (BIL) menjadi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM) misalnya. Meskipun hal itu sudah dilakukan melalui rapat paripurna DPRD Provinsi NTB. Namun, kebijakan tersebut masih menyisakan persoalan di tengah-tengah masyakat, yang kemudian kondisi tersebut menyebabkan masyarakat menjadi terkotak-kotak. Artinya, ada yang berafiliasi pro dan kontra terhadap pergantian nama bandara tersebut.
Atas hal ini, Ketua DPD GMPRI NTB, Lalu Iqra Hafiddin berpendapat bahwa Gubernur NTB, Hj Zulkieflimansyah sebaiknya mengkaji ulang dan berhati-hati dalam mengambil sebuah kebijakan. Dan tidak menggap pro dan kontra di masyarakat adalah bentuk dari riak-riak kecil yang biasa. ‘’Biarkan bandara itu sebagai simbol pluralitas suku SASAMBO (Sasak Samawa Mbojo) agar tidak terjadi tumpang tindih akibat egosentris kekuasaan dan tetap membiarkan nama BIL menjadi simbol pemersatu masyarakat NTB,’’ kata Ketua DPD GMPRI NTB, Lalu Iqra Hafiddin di Mataram, Rabu malam (5/2).
Iqra menjelaskan bahwa apa yang dipertontonkan oleh Gubernur NTB saat ini membuktikan ketidakmampuannya dalam memanage sebuah pemerintahan. ‘’Kami sangat menyesalkan sikap Pak Gubernur NTB yang seolah-olah tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat umum dan condong mendengarkan aspirasi kelompok tertentu saja, karena tersandera oleh kepentingan politik,’’ ujarnya.
Sebagai seorang Gubernur, lanjut Iqra, mestinya ia harus bersikap adil dan bijaksana tanpa mengorban rakyat banyak. Hal ini juga membuktikan bahwa Gubernur NTB tidak mampu dalam mendistribusikan keadilan bagi seluruh rakyat NTB. Di samping itu, Iqra mensinyalir bila kondisi ini juga tidak terlepas dari tekanan yang dilakukan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah kepada Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.
Seharusnya sebagai seorang Gubernur tidak boleh ditekan oleh bawahannya. Dan Gubernur tidak boleh berpura-pura dilematis, padahal ia adalah aktor utama dari permasalah pro dan kontra yang terjadi saat ini. Sebagai seorang Gubernur, ia tahu betul bahwa melanjutkan kepemimpinan gubernur pendahulunya tidak akan mudah, sehingga ia pun memilih Wakil Gubenur adalah kakak kandung dari gubernur terdahulu.
Iqra juga mengatakan bahwa gubernur harus berhati-hati, sebab gelombang perlawanan pemuda dan masyarakat akan menemukan kebangkitannya, lantaran ketidakbenaran dari cara menjalankan pemerintahan.(Sid)
