Tim Gugus Tugas Pastikan Kualitas dan Kesiapan Sembako JPS Gemilang

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sesuai Instruksi Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, Tim Gugus Tugas Sosial Ekonomi Pemprov NTB mengunjungi sekaligus melihat secara langsung kesiapan sembako Jaringan Pengaman Sosial (JPS) Gemilang di Gudang Bulog Dasan Cermen, Kota Mataram, Selasa siang (14/4).

Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda NTB, Ridwan Syah menyampaikan bahwa JPS Gemilang ini akan disalurkan guna membantu keluarga sangat miskin, miskin dan rentan miskin yang belum tercover oleh bantuan Pemerintah Pusat. Jumlah keluarga yang akan disasar sebanyak 105 ribu KK.

‘’Sebagaimana kita ketahui di NTB ini terdapat 863.000 kepala keluarga (KK) yang miskin hingga rentan miskin. Yang telah di bantu oleh Pemerintah Pusat itu sekitar 500.000 KK. Sisanya masih sekitar 300 ribuan lebih. Sebanyak 105.000 ini dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB yang merupakan penduduk sangat miskin, miskin, hingga rentan miskin di desil 1,2 dan 3 yang masuk dalam daftar orang-orang yang ada di basis data terpadu. Sisanya untuk warga terdampak Covid-19 lainnya,’’ kata Ridwan Syah.

Berdasarkan data tersebut, terdapat puluhan ribu KK yang belum terselsaikan oleh Pemprov NTB. Diharapkan masyarakat miskin yang belum tercover tersebut akan diselesaikan dengan cara berkolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Program JPS Gemilang ini berupa paket sembako yang terdiri dari beras 10 kg, minyak goreng 1 L, telur 20 butir dan paket suplemen yang berupa masker dan lainnya. ‘’Sebagaimana arahan Gubernur dan Wakil Gubernur, prinsip yang sangat mendasar dari JPS ini ialah memaksimalkan semua isi bantuan ini merupakan produk lokal. Ini untuk mendorong UKM dan IKM kita, karena mereka juga turut terdampak,’’ ujarnya.

Ridwan Syah juga menjelaskan bahwa JPS Gemilang ini direncanakan berjalan selama tiga bulan yakni, bulan April, Mei dan Juni. Namun demikian rentang waktu dari pelaksanaan JPS Gemilang ini dapat saja bertambah tergantung pada kondisi ke depan nantinya. ‘’Saat ini pemerintah sedang melakukan refocusing anggaran. Anggaran mana yang dapat ditunda, kita arahkan unuk melakukan antisipasi dampak sosial ekonomi akibat Covid-19 ini sendiri, selain pada pencegahan dan penanganannya,’’ katanya.

Ridwan Syah menerangkan bahwa total dana yang disiapkan Pemprov NTB untuk kegiatan selama tiga bulan ini sekitar Rp160 miliar, yang sudah terserap untuk alat pelindung diri (APD) dan lain-lain sebesar Rp20 miliar. Sementara untuk jaring pengaman sosial selama tiga bulan sebesar Rp80 miliar. Sisanya pemerintah menyiapkan Rp60 miliar untuk keadaan darurat.

Dalam konteks JPS ini, sebagaimana arahan dari pusat, kuncinya adalah soal data yang valid. Siapa saja yang berhak menerima JPS. ‘’Oleh karena itu, Pemerintah berharap kepada Dinas Sosial sudah memiliki basis data terpadu atau data kesejahteraan sosial terpadu. Data ini yang harus divalidasi sampai tingkat desa, jangan sampai ada orang yang berhak menerima tapi karena namanya tidak masuk dalam daftar itu lalu tidak menerima,’’ ujarnya.

Ridwan Syah mengatakan, data calon penerima JPS telah dibagikan ke tingkat desa untuk proses validasi. Pemerintah Desa diminta untuk menambahkan siapa saja yang menurut mereka perlu mendapat bantuan ini. ‘’Yang terdampak ini bukan hanya orang yang ada di dalam daftar, tetapi banyak orang yang tidak ada namanya dalam daftar tetapi terdampak, misalnya tukang ojek, pegawai yang dirumahkan dan lainnya,’’ katanya.

Pada tahap pertama ini, Pemerintah melakukan validasi dan verifikasi data. Sehingga pada bantuan tahap kedua akan ada perbaikan. Dengan demikian, siapa saja yang belum tercover oleh pemerintah pusat dapat tercover oleh Pemprov NTB dan Pemerintah Kabupaten/Kota. ‘’Kedatangan kami kali ini untuk memastikan kecukupan bahan-bahan yang akan dibagikan, kapan pendistribusiannya dan kualitas dari bahan-bahan yang akan dibagikan kepada masyarakat,’’ ujarnya.(Sid)