Oleh: Lalu M Kamil AB |
LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ratusan Pemuda Desa Toya, Kecamatan Aikmel, Kabupaten Lombok Timur (Lotim), yang tergabung dalam Gerakan Pemuda dan Masyarakat Toya (GPMT) mendatangi kantor desa setempat untuk menyampaikan aspirasinya, Selasa (16/6). Mereka datang menyuarakan beragam tuntutan dan keluhan masyarakat Toya sekaligus menagih janji Kepala Desa Toya. Namun, aksi belum berjalan lama, datang aparat kepolisian yang mencoba berupaya meredam massa aksi yang akan menuju Kantor Desa Toya, dengan alasan keamanan dan mengantisipasi tindakan anarkis dari massa aksi.
Juru bicara massa aksi, L Makwil Jayadi menyayangkan sikap pihak kepolisian yang dianggap terlalu masuk ke dalam gerakan massa aksi. Sehingga tujuan massa untuk menyampaikan aspirasinya ke kantor desa tidak bisa terpenuhi.
Makwil yang juga Presidium Mahasiswa salah satu PTS di Lotim itu mengungkap rasa kesal atas sikap pihak kepolisian yang konon sehari sebelum aksi beberapa inisiator aksi dijemput oleh aparat yang katanya untuk diajak diskusi. ‘’Kejadian tersebut tentu menjadi tanda tanya bagi kita semua, ada apa ini..?,’’ kata Makwil dengan nada lantang.
Kendati demikian, orasi tetap dilanjutkan di perempatan Desa Toya, sambil membagikan selebaran dan membawa pamflet untuk diberikan dan ditunjukkan kepada masyarakat banyak. Kemudian massa aksi dialihkan ke Masjid Al-Mutaqqin Desa Toya untuk berdialog dengan kepala desa. Sekitar 40 menit kemudian, Kades Toya, Hanah akhirnya dengan gentleman bersedia menemui massa aksi dan mendengarkan aspirasi mereka.
Perwakilan Pemuda Desa Toya, menyampaikan bahwa data penerima bantuan sosial, baik PKH, BPNT, BLT DD, JPS Gemilang, JPS APBD Kabupaten Lotim dinilai belum terbuka sepenuhnya, bahkan masih banyak data yang double.
Oleh karena itu, mereka menuntut transparansi pihak Pemerintah Desa Toya. Lebih teknis ia mendesak Pemeritah Desa Toya untuk menempelkan nama penerima manfaat di papan pengumuman, agar masyarakat bisa melakukan pengecekan data tersebut. Selain itu, ia juga menegaskan agar Pemdes memberikan data penerima bantuan sosial tersebut, dalam bentuk hard file dan soft file.
Aksi Pemuda Toya ini tidak hanya menyoal Bansos. Namun mereka mendesak Pemdes untuk normalisasi air bersih, yang menjadi janji utama kampanye ketika ajang Pemilihan Kepala Desa. Tidak hanya itu, massa aksi juga mendesak kejelasan anggaran BUMDes Desa Toya yang tidak bisa ditunjukkan oleh Kepala Desa ketika audiensi berlangsung. ‘’Kami minta penjelasan Pemerintah Desa Toya untuk menjelaskan dasar hukum penjualan tanah milik Negara yang berlokasi di Dusun Pertemuan (Lendang Manto) dan tanah penyangga mata air yang ada di Aik Lomak.
Sementara itu, Kepala Desa Toya, Hanah menyampaikan bahwa masih banyak warga yang belum terakomodir dalam hal penerima bantuan tersebut, namun hal itu sudah diajukan kecuali ASN, TNI/Polri. ‘’Saya akui 590 Kepala Keluarga (KK) yang ada di Desa Toya yang belum mendapatkan bantuan. Akan tetapi, nama-nama tersebut sudah kita ajukan kecuali ASN, TNI/Polri. Semoga mereka semua dapat bantuan,’’ katanya.
Perlu diketahui, bahwa Desa Toya terdiri dari 9 dusun dengan jumlah KK sebanyak 2681 KK. Adapun rincian yang mendapat bantuan adalah program PKH sebanyak 644 KK, BPNT 139 KK, BST 379 KK, BLT DD 381 KK, JPS Gemilang 131 KK dan JPS APBD II Kabupaten Lotim 452 KK. Sedangkan yang belum mendapat sebanyak 590 KK.
Berdasarkan informasi yang diterima pemuda, terdapat sekitar 30 orang yang mendapatkan bantuan ganda, namun mereka harus memilih salah satu jenis bantuan, kemudian pilihan bantuan yang dilepas akan dialihkan ke masyarakat yang belum menerima bantuan.(Sid)
