Posyandu Keluarga, Kunci Selesaikan Masalah Kesehatan Masyarakat

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB.

Oleh: Abdul Rasyid Z. |

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Progres perkembangan jumlah Posyandu Keluarga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) meningkat setiap bulannya. Hal tersebut membuktikan bahwa program unggulan revitalisasi Posyandu dalam visi NTB Gemilang pelan namun pasti akan segera terwujud. Selama 6 bulan terakhir (periode Juli 2019 s/d Juni 2020) telah terbentuk 454 Posyandu Keluarga. Sehingga total jumlah Posyandu Keluarga per Juni 2020 sebanyak 1.514 dari 7.379 Posyandu se-NTB.

Merujuk hal tersebut, Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengapresiasi kinerja Dinas Kesehatan dalam mewujudkan revitalisasi Posyandu. Hal tersebut disampaikan saat melakukan kunjungan ke Dinas Kesehatan Provinsi NTB dalam rangka mengekspose progress program unggulan, Jum’at (3/7). Kunjungan tersebut turut didampingi oleh Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi dan Asisten I Setda Provinsi NTB, Baiq Eva Nurcahyaningsih.

Wagub memaparkan, jika Posyandu Keluarga telah berjalan aktif maka banyak pekerjaan rumah masalah kesehatan masyarakat seperti Pandemi Covid-19, stunting, permasalahan keamanan pangan, kematian ibu dan anak, dan permasalahan kesehatan masyarakat lainnya bisa terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan seringkali sumber masalah disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat mengenai hal tersebut.

“Jika Posyandu Keluarga sudah jalan aktif dan bagus selesai banyak PR kita. Karena edukasi jalan trus sehingga mindset masyarakat bisa terbangun. Banyak permasalahan kesehatan masyarakat kita belum terselesaikan bukan karena tidak mampu tapi karna ketidak mengertian dan ketidak tahuan,” kata Wagub.

Untuk mengaktifkan Posyandu secara maksimal, Wagub berpesan untuk terus meningkatkan kemampuan para kader posyandu. Karena melalui kader yang baik, maka Posyandu dapat berjalan dengan baik juga. Jika memiliki kader yang kopeten maka masyarakat akan senang hati ke Posyandu tanpa merasa terpaksa. Selain terus mengupgrade kemampuan kader Posyandu kembali mengingatkan untuk selalu memperhatikan kesejahteraan para kader.

“Minimal insentif kader 150 ribu sebulan, supaya kader kita merasa termotivasi untuk terus belajar dan mengedukasi masyarakat,” ujarnya.

Wagub memaparkan, dalam masa Pandemi Covid-19 menjadi masa-masa yang berat bagi Dinas Kesehatan. Namun dengan perencanaan program yang matang, sinergi yang baik, serta evaluasi yang tepat Dinas Kesehatan pasti mampu mengemban segala tugas dan menyelesaikan program-programnya dengan baik.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, dr Nurhandini Eka Dewi dalam persentasinya memaparkan beberapa hambatan yang dihadapi Posyandu saat Pandemi Covid-19. Di antaranya, Posyandu tidak terlaksana di bulan April-Mei 2020 di semua Kabupaten/Kota dikarenakan pembatasan sosial selama masa Covid-19. Update data triwulan II belum dapat dilaksanakan karena hampir semua petugas Puskesmas melaksanakan Tracing Contak pasien Covid-19. Serta, beberapa Kegiatan tidak terlaksana (Reward kader, pengadaan Dacin, Evaluasi kegiatan, dan media KIE Posyandu).

Namun beberapa strategi dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut di antaranya, beberapa Kabupaten melaksanakan kegiatan Posyandu dengan kunjungan rumah oleh kader. Dikes Provinsi NTB menyurati Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota untuk mulai melaksanakan Posyandu dengan Protokol Copid-19 di awal Juni 2020. Menyusun SOP Posyandu pada masa Pandemi Covid-19. Mengalihkan beberapa kegiatan Promkes dari dana BOK menjadi kegiatan Posyandu. Menyebarkan berbagai tutorial terkait pelaksanaan Posyandu di masa Pandemi Covid-19. Serta, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan Kabupaten/kota.(Sid)

Kirim Komentar

Leave a Reply