Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Penerapan protokol Covid-19 di instansi pelayanan publik, seyogyanya dapat menjadi contoh dan teladan disiplin bagi masyarakat. Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki peran penting dalam mendisiplinkan masyarakat melalui perilaku dan budaya kerja dengan protokol kesehatan Covid-19.
‘’Misalnya tidak memperkenankan nasabah bank yang tidak menggunakan masker untuk mendapatkan pelayanan dan transaksi,’’ kata Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi saat memimpin rapat Pembahasan Pencegahan Covid-19 dengan para pimpinan BUMN/BUMD dan institusi penyelenggara pendidikan di NTB, yang berlangsung di ruang rapat ‘outdoor’ Setda NTB, Rabu (12/8).
Gita Ariadi berharap, dukungan dari BUMN dan BUMD serta institusi pendidikan dalam penegakan disiplin protokol Covid-19 di lingkungan kantor dan sentra pelayanan publik menjadi pemicu kebiasaan protokol kesehatan di masyarakat.
Gita Ariadi meminta sebelum Perda Penanggulangan Penyakit Menular diimpelentasikan, sosialisasi yang konsisten di kantor dan pelayanan publik harus terus dilakukan sebagai edukasi awal. Karena menurutnya, penyediaan masker gratis dan perangkat protokol kesehatan lainnya seperti tempat cuci tangan dan thermogun membuat masyarakat terlatih dan terbiasa menerapkan protokol kesehatan di tempat publik. ‘’Perkantoran dan pelayanan publik adalah tanggungjawab otoritas setempat. Nanti pemerintah melalui aparat juga melakukan evaluasi berkala,’’ ujarnya.
Mantan Kadis Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTB itu meminta partisipasi BUMN dan BUMD dalam kegiatan sosial di masa pandemi. Salah satunya dengan bela dan beli kebutuhan sehari-hari dari UMKM lokal NTB, sehingga pemberdayaan ekonomi masyarakat dapat terus berputar. Setelah itu, para perwakilan BUMN dan BUMD menyampaikan pandangannya. Perwakilan ITDC mengatakan, pihaknya telah melaksanakan protokol kesehatan sejak awal termasuk disinfeksi hingga ke desa-desa penyangga KEK Mandalika, kemudian penggunaan masker lokal dari produk setempat.
BNI Syariah juga melaksanakan disinfeksi dua kali seminggu dan larangan bekerja bagi karyawan yang tidak mengenakan masker. Sedangkan Bank Mandiri Syariah menerapkan akses satu pintu dan lebih banyak menggunakan layanan transaksi online non tunai dan berkegiatan virtual melalui daring.
Pelindo dan Angkasa Pura sebagai BUMN yang menjadi titik simpul arus orang dan barang, melalui Satgas Covid-19 BUMN menerapkan prioritas satu, Pandemi Covid-19 dalam disaster plan (Rencana Aksi Bencana). Beberapa aturan baru baik dari pemerintah pusat dan direktif mensyaratkan mitigasi perlindungan personel, edukasi hingga bantuan berkala bagi masyarakat sekitar perusahaan.
Pelindo juga membuka jalur Gili Mas (Lembar-Banyuwangi) untuk percepatan penyaluran logistik. Sementara Angkasa Pura melakukan pengurangan kapasitas layanan publik hingga 30 persen. Adapun jam operasional diberlakukan ‘’on demand’’ 15 jam karena kondisi pasar dan perlindungan sampai Oktober mendatang.
Kepala Dinas Pendidian dan Kebudayaan Provinsi NTB, Aidy Furqan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi tersebut menjelaskan, kesiapan sekolah-sekolah di Kabupaten Loteng, Bima dan Dompu yang dinilai dalam rilis Kemendikbud boleh melakukan kegiatan sekolah tatap muka. Untuk kesiapan pembukaan sekolah ini, Kadis Dikbud menjelaskan, sekolah akan menerapkan tatap muka terbatas dengan durasi empat jam sehari. Jarak dalam kelas antar siswa satu setengah meter dan penyesuaian kurikulum masa pandemi. Adapun sekolah SMA, SMK dan SLB belum akan dibuka. Untuk sekolah di zona kuning baru boleh melakukan simulasi. ‘’Sesuai SKB menteri, siswa harus punya tiga masker. Satu untuk diperjalanan, di sekolah dan di rumah. Kita tidak serta merta membuka sekolah. Kita harus mengukur kesiapan sekolah sampai fase transisi bulan September depan,’’ katanya.(Sid)
