Oleh: Abdul Rasyid Z. |
MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Berikan arahan kepada seluruh Gubernur se-Indonesia, Presiden Indonesia, Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan tentang pentingnya pengawasan pelaksanaan protokol kesehatan Covid-19 dan sanksi bagi pelanggarnya. Hal ini dilakukan selain akan memberikan rasa aman kepada masyarakat, juga agar pemulihan dan percepatan ekonomi pada triwulan ketiga dapat bergerak positif. Selain itu, Jokowi juga meminta realisasi anggaran belanja daerah dipercepat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi.
‘’Kunci sebelum vaksin adalah masker. Protokol kesehatan dengan mencuci tangan dan jaga jarak harus terus diulang-ulang,’’ kata Presiden Jokowi saat memberikan arahan kepada Gubernur se-Indonesia, termasuk Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat mengikuti rapat terbatas (Ratas) virtual penanganan Pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi Nasional yang dipimpin Presiden Jokowi dari Istana Kepresiden Bogor, Jawa Barat, Selasa (1/9).
Dalam arahannya mengenai penanganan Pandemi Covid-19, Presiden Jokowi menjelaskan saat ini Pemerintah Pusat sedang menyiapkan 20 – 30 juta vaksin hingga akhir tahun 2020 dan 290 juta vaksin pada 2021 mendatang. Adapun vaksin buatan Indonesia yang disebut vaksin Merah Putih sedang dalam proses benih vaksin dan baru akan diuji secara klinis pada tahun 2021 mendatang.
Oleh karena itu, Presiden Jokowi mengingatkan sebelum adanya vaksin massal secara massif, data pergerakan angka penyebaran Covid-19 benar-benar diantisipasi. Secara umum, negara-negara Eropa dan Asia sedang mengalami trend peningkatan. Meski posisi Indonesia relatif terkendali, angka fatality rate atau angka kematian masih tinggi secara global. Per bulan Agustus, terdapat 175 ribu angka positif dari 2,23 juta tes. Angka kesembuhan juga tinggi 70,21 persen dari rata-rata global 60 persen.
‘’Oleh karena itu, kita perlu menyamakan gerak langkah agar makin cepat dan efektif supaya tidak kehilangan kendali. Pengendalian ini juga memberikan kepastian kepada dunia usaha untuk mulai bergerak,’’ ujarnya.
Pemulihan ekonomi ini, kata Presiden Jokowi, sebelum sektor perdagangan, industri dan lainnya menunjukkan pertumbuhan ekonomi, realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah dapat menjaga konsumsi rumah tangga, sektor ril, industry kecil dan lainnya agar tidak terpuruk kepada resesi. Belanja APBD harus disegerakan dari rata-rata nasional yang baru 44 persen. Pemulihan ekonomi nasional, sebut Jokowi pada kwartal pertama masih 2,79, kuartal kedua minus 2,53. Untuk kuartal ketiga masih ada kesempatan sehingga diharapkan daerah-daerah memulai program kerja sekaligus pemberian bantuan sosial dan stimulus ekonomi dari pusat maupun daerah.
Kondisi ekonomi Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) sendiri, dari data Bank Indonesia (BI) Perwakilan NTB menyebut, pada triwulan I 2020 tumbuh melambat dari triwulan sebelumnya. Sedangkan triwulan II-2020 dibandingkan triwulan I-2020 tumbuh 0,52 persen (q to q). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh kategori pertanian, kehutanan, dan perikanan sebesar 31,50. Dari sisi pengeluaran, komponen ekspor luar negeri tumbuh sebesar 24,05 persen (data BPS NTB).
Realisasi pendapatan Provinsi NTB triwulan I 2020 tumbuh melambat menjadi 8,20% (yoy). Realisasi pendapatan tersebut lebih rendah dibandingkan dengan realisasi pendapatan pada triwulan I 2019 yang tumbuh sebesar 5,54% (yoy). Penyerapan belanja Provinsi NTB triwulan I 2020 menurun dibandingkan triwulan I 2019. Penyerapan belanja triwulan I 2020 Provinsi NTB mencapai Rp7,3 triliun, menurun dibandingkan triwulan I 2019 yang sebesar Rp7,4 triliun. Menurunnya pertumbuhan belanja tersebut terjadi pada penyerapan belanja bantuan sosial sehingga mempengaruhi realisasi total belanja Pemerintah Daerah secara keseluruhan.
Sementara pulihan ekonomi NTB diperkirakan berlanjut pada triwulan III 2020. Pada triwulan III 2020, diperkirakan ekonomi NTB tumbuh kuat dengan laju pertumbuhan berkisar antara antara -3,4% s/d -3,0% (yoy). Meningkatnya pertumbuhan ekonomi NTB pada triwulan III 2020 dibandingkan triwulan II 2020 diprakirakan oleh kinerja pertanian sejalan dengan memasukinya masa panen kedua komoditas padi, peningkatan kinerja LU pertambangan pada triwulan III 2020, serta peningkatan aktivitas ekonomi akibat kebijakan new normal. Secara keseluruhan tahun 2020, diprakirakan ekonomi NTB tumbuh pada rentang -2,1 s/d -1,7% (yoy).
Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di masa Pandemi Covid-19, Pemerintah Provinsi NTB telah meluncurkan stimulus ekonomi berupa bantuan mesin produksi dan industri kepada masyarakat, sebanyak 685 permesinan berbagai jenis dan model hasil karya Industri Kecil Menengah (IKM) lokal NTB. ‘’Jadi, teknologi dan mesin ini meningkatkan produktifitas di bidang pertanian, perkebunan dan sektor lainnya,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat memberikan kepada para kelompok masyarakat, UMKM, Kepala Desa dan penerima manfaat, di STlPark Banyumelek, Lombok Barat (Lobar), Kamis (27/8) lalu.
Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2020 yang baru disahkan, Pemerintah Provinsi NTB sendiri telah melakukan realokasi anggaran di masa Pandemi Covid-19 yang difokuskan pada bidang kesehatan untuk penanganan Covid-19, bidang ekonomi dalam ketahanan pangan, akses layanan sosial dasar untuk masyarakat miskin, perempuan serta anak-anak selama masa pandemi serta ekonomi kreatif.
Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, Perubahan APBD 2020 ini adalah untuk merespon dinamika yang terjadi. Harapannya, Perda APBD Perubahan ini menjadi APBD yang aspiratif, efektif, responsif dan mendatangkan manfaat besar bagi pembangunan NTB.
Dalam vidcon arahan Presiden kepada 34 Gubernur se-Indonesia, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah turut didampingi Asisten I dan II Setda Provinsi NTB, Kadis Kesehatan, Kadis Perindustrian, Kadis Perdagangan, Plt Kalak BPBD, Karo Ekonomi, Karo Pemerintahan, Karo Hukum Setda Provinsi NTB dan Kasat Pol PP Provinsi NTB.(Sid)
