MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati memberikan penghargaan kepada Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah atas keberhasilan Provinsi NTB menetapkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Pencegahan Perkawinan Anak. Termasuk di dalamnya menyangkut pemberdayaan serta perlindungan perempuan di NTB.
‘’Banyak praktik baik tentang perlindungan anak dan perberdayaan perempuan yang telah dilakukan di kabupaten/kota se-NTB. Ini satu langkah yang sangat luar biasa,’’ kata Menteri PPPA RI, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, saat memberikan sambutan usai menyerahkan penghargaan kepada Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah didampingi Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah dan Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati, di Gedung Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB, pada Jumat (16/4).
Oleh sebab itu, upaya dan langkah seperti ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi provinsi lain untuk dijadikan contoh baik. Menteri PPPA juga mengingatkan bahwa Perda yang telah disahkan di NTB, tidak hanya semata sebagai dasar hukum di daerah, namun harus mampu diimplementasikan secara nyata di tengah kehidupan bermasyarakat, sehingga kasus perkawinan anak benar-benar dapat diturunkan.
Demikian juga dengan pemberdayaan perempuan, menurut Gusti Ayu Bintang Darmawati, kisah dan cerita baik di beberapa kabupaten/kota di NTB tentang peran perempuan dapat menjadi semangat untuk dapat diikuti oleh daerah-daerah lain. ‘’Praktik baik tentang perlindungan anak dan pemberdayaan perempuan dapat menjadi contoh di tempat lain,’’ ujarnya.
Sementara itu, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengaku bahwa penghargaan ini merupakan kerja dan sinergi bersama Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah; Sekda NTB, HL Gita Ariadi, dan semua pihak. ‘’Saya dedikasikan penghargaan ini untuk Ibu Wagub dan Ibu Ketua TP PKK yang terus konsen pada urusan anak dan perempuan,’’ kata Gubernur.
Menyanjung peran partisipasi keterlibatan perempuan dalam politik dan pembangunan di NTB, menurut Gubernur, inilah salah satu hikmah memiliki Wagub perempuan yang memahami persoalan Posyandu Keluarga, anak dan perempuan, sehingga kerjanya dengan hati. Selain itu, jelas Gubernur, adanya Perda ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap anak dan perempuan di NTB. ‘’Kita senang pusat memberikan apresiasi. Setidaknya terus memotivasi kita untuk lebih baik lagi,’’ ujarnya.
Di penghujung kegiatan tersebut, Menteri PPPA memberikan penghargaan kepada 9 orang APH dan partisipasi anak dengan pendamping dalam pengungkapan kasus kekerasan seksual dengan korban anak di wilayah hukum Polres Bima NTB. Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Sekda NTB, HL Gita Ariadi; Asisten I Setda NTB, Kadis Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB, Kasat Pol PP, Kepala DPA2KB Provinsi NTB dan Kabupaten/Kota se-NTB, Ketua MUI, Perwakilan Polda NTB, Danrem 162/WB, pemerhati anak dan perempuan di NTB.(Sid)
