Sinergi Kunci Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Daerah

Pengukuhan Kepala BPKP NTB
Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat mengukuhkan dan melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, Ilham Nurhidayat, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (23/8/2021).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menegaskan agar terus melanjutkan kerja baik dalam bingkai keharmonisan dan sinergi yang terjaga antara BPKP dan OPD serta lembaga pemerintah dalam membangun dan menjaga akuntabilitas keuangan daerah.

‘’Semoga kehadiran dan pergantian kepala BPKP NTB dapat meneruskan kerja baik dan kinerja pengelolaan keuangan di NTB selama ini,’’ kata Gubernur NTB saat menghadiri sekaligus mengukuhkan dan melantik Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi NTB, Ilham Nurhidayat, di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Senin (23/8/2021).

Menurut Gubernur yang dalam kesempatan itu hadir bersama Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Sekda NTB, HL Gita Ariadi, keberadaan dan kapasitas BPKP harus memposisikan diri sebagai mitra kerja pemerintah di daerah. Apabila ada kekurangan dan kelemahan harus ikut memperbaiki dan mendampingi Pemda. ‘’BPKP tidak boleh menjadikan Pemda sebagai musuh,’’ ujarnya.

Gubernur menjelaskan, koordinasi dan sinergi serta keharmonisan Forkopimda selama ini sangat baik. Begitupun dengan mantan kepala BPKP NTB yang sebelumnya. ‘’Kepala BPKP yang sebelum ini, Ibu Dessy Adin cukup intens bekerja sama dan bersinergi dengan kami. Bahkan untuk menjaga keharmonisan beliau mengundang dan menjamu kami di rumah dinasnya, ini cara kami menjaga kesolidan dan keharmonisan membangun NTB,’’ jelasnya.

Karenanya, orang nomor satu di Bumi Gora ini berharap kepada Kepala BPKP NTB yang baru untuk terus menjaga keharmonisan, terus perkuat koordinasi dengan semua OPD dan lembaga pemerintah di NTB. Hal ini penting, demi meningkatkan kinerja OPD dan lembaga dalam mengelola keuangan daerah yang baik dan sehat untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Gubernur juga menyebutkan bila dirinya sering diingatkan oleh Kemendagri bahwa Gubernur itu merupakan satu-satunya perwakilan Pemerintah Pusat di daerah. Karena itu, TNI/Polri, Kejaksaan, Pengadilan maupun instutusi vertikal harus bersinergi, bekerja sama dan berkolaborasi membantu Pemerintah Daerah sebagai representasi dari Pemerintah Pusat.

Sementara itu, Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintahan Bidang Perekonomian dan Kemaritiman BPKP RI yang baru dilantik, Salamat Simanullah mengapresiasi sinergi dan keharmonisan steakholders di NTB.

‘’Sehingga Kepala BPKP NTB yang baru dapat segera aktif berkolaborasi dan  berpartisipasi dalam konteks pengawalan pembangunan di NTB,’’ kata Salamat Simanullah.

Mengingat banyak objek pengawasan yang harus dilakukan BPKP, maka dipetakkan menjadi 2 klaster pengawasan. Pertama, agenda pengawasan program prioritas Pemerintah Pusat yang bersumber dari pembiayaan APBN. ‘’Seperti pembangunan Destinasi Pariwisata Superprioritas Mandalika, bendungan dan lainnya,’’ ujarnya.

Kemudian kedua, mengawal agenda prioritas pembangunan daerah yang bersumber dari pembiayaan APBD. Sehingga ke depan dapat fokus mengawal dan dapat bersinergi bersama Pemda meneruskan pembangunan di daerah.

Turut hadir dalam kegiatan pengukuhan dan pelantikan Kepala BPKP Provinsi NTB tersebut yakni Danlanal, Kajati, Kepala PN Mataram, kepala OPD lingkup Pemprov NTB.(Sid)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here