MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah terus melakukan intervensi atas harga jagung di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Setelah sebelumnya meminta dukungan fasilitasi/subsidi ongkos angkutan untuk petani kecil, kali ini orang nomor satu di Bumi Gogo Rancah (Gora) itu secara resmi telah menandatangani dan melayangkan surat bernomor 521/230/SEK-DKP tertanggal 8 Juli 2022 tentang permintaan revisi atas harga acuan pembelian (HAP) di tingkat petani atau yang biasa disebut Harga Pembelian Pemerintah (HPP) kepada Badan Pangan Nasional (BAPANAS) RI.
”Kita telah meminta revisi HPP yang sebelumnya Rp3.150 (berdasarkan Permendag No.7 tahun 2020) menjadi Rp4.400. Angka itu berdasarkan kajian dan analisa berbagai pihak seperti Distanbun, Dinas Ketahanan Pangan (DKP), Dinas Perdagangan, BPTP, akademis/praktisi, Bulog NTB. Termasuk dari hasil Focus Group Discussion (FGD) yang dilaksanakan Pemprov NTB dengan melibatkan stakeholders terkait,” kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah, di Mataram, pada Senin (11/7/2022).
Bang Zul, demikian Gubernur NTB ini biasa disapa menilai bahwa biaya produksi petani telah naik cukup tinggi. Sehingga HPP Rp3.150 sudah tidak relevan, dan sudah ideal jika dinaikkan pada angka Rp4.400. Hal itu disebabkan adanya kenaikan pada komponen biaya produksi jagung. Baik pada biaya jasa maupun biaya kebutuhan lainnya seperti obat-obatan dan pupuk.
Selain bersurat resmi, Bang Zul juga akan melakukan pendekatan dan lobi langsung kepada Kepala BAPANAS RI, agar permintaan revisi HPP komoditi jagung tersebut dapat disetujui dalam waktu dekat. Bang Zul optimis BAPANAS RI akan mengatensi permintaannya tersebut. Meski pihaknya tidak menampik adanya kemungkinan perubahan persetujuan di angka, mengingat revisi tersebut juga harus mempertimbangkan aspek lainnya.
”Selain permintaan revisi HPP, kami juga telah mengusulkan subsisdi/fasilitasi biaya angkutan jagung dari lokasi sawah ke jalan raya/gudang yang saat ini tengah dilakukan pendataan oleh Dinas Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi NTB dengan berkoordinasi melalui dinas terkait di kabupaten/kota di NTB,” ujarnya.
Bang Zul saat ini mengaku sedang terus mendorong pihak pengusaha baik BUMN (Bulog) maupun swasta, untuk mekakukan pengambilan secara langsung, Bisnis to Bisnis (B2B). Dengan tujuan menyerap jagung di Provinsi NTB yang saat ini berdasarkan data masih ada stock sekitar 300.000 ton.
”Kita akan dorong terus Bulog dan perusahaan pakan ternak dari berbagai daerah untuk melakukan penyerapan Jagung di NTB. Hal itu untuk meningkatkan permintaan jagung. Sehingga, dengan banyaknya pembeli, diharapkan harga jagung akan dapat stabil,” ungkapnya.
Sementara untuk opsi ekspor jagung, Bang Zul masih terus berkoordinasi dengan pihak terkait. Mengingat adanya larangan dari Pemerintah Pusat untuk ekspor dalam rangka menjaga kepastian ketersediaan pangan Nasional.
”Namun, jika pendataan realtime yang sedang kita lakukan telah selesai. Dan ternyata memang jagung kita over stock untuk kebutuhan nasional, maka itu akan menjadi dasar kita mengusulkan ke Pemerintah Pusat untuk buka opsi ekspor. Intinya, kami akan melakukan berbagai upaya agar harga jagung di NTB stabil. Doakan agar semua dimudahkan ya!,” katanya.(Sid)
