MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sejumlah kontraktor (rekanan) di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) menyambangi Pendopo Gubernur NTB pada Rabu (3/5/2023). Mereka datang ingin menggembok dan memasangi police line mobil dinas Gubernur NTB.
Mereka geram lantaran sudah jenuh pada janji Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang tak kunjung membayar utang proyek kepada para kontraktor di NTB. Mereka mendatangi Pendopo Gubernur NTB bertepatan dengan momentum acara Halal Bihalal yang digelar Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB.
Ahmad Amrullah bersama Rahmatullah Jayadi selaku kontraktor tiba di Pendopo Gubernur NTB sekira pukul 11.05 Wita. Kedatangan Amrullah lengkap membawa gembok dan police line.
Setibanya di Pendopo Gubernur NTB, Ahmad Amrullah dan kawan-kawan kemudian mencari mobil dinas milik Gubernur NTB. Namun sayang, mobil yang dimaksud tak ada di tempat. Setelah tak menemukan mobil dinas Gubernur NTB, mereka kemudian menyambangi kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi NTB. Namun, di Kantor BPKAD NTB mereka juga tidak menemukan Kepala BPKAD NTB, Samsul Rizal.
“Saya tadi di Pendopo Gubernur NTB, saya mau gembok dan segel mobil dinas Gubernur NTB. Giliran proyek selesai dan belum dia bayar, kok kontraktor saja yang disalahkan. Sekarang kita bereaksi,” kata Amrullah.
“Event-event internasional saja yang diurus, tapi soal kewajiban membayar utang ke kontraktor ini diam. Gubernur seharusnya mengayomi rakyat, jangan zalim. Fokus bayar utang saja. Saya mau gembol mobil dinas, ini kan dari para rakyat juga, hak kita,” katanya lagi.
Amrullah menceritakan, pihaknya bersama sejumlah kontraktor beberapa waktu yang lalu telah mengingatkan Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah agar memprioritaskan untuk membayar utang kepada para kontraktor yang telah menyelesaikan pekerjaan. Namun, hingga hari ini, Amrullah mengaku belum ada kepastian yang diberikan Pemprov NTB kepada para kontraktor.
Upaya menggembok dan menyegel mobil dinas Gubernur NTB dinilainya jadi langkah yang tepat. Sebab, selama ini aspirasi mereka ia pikir tidak pernah digubris dan mendapatkan atensi serius. “Pemprov NTB ini terlalu banyak utang, banyak janji, dan kontraktor saja yang dizalimi. Saya mau gembok mobilnya, biar dia diam menyelesaikan utang. Saya mau menegakkan keadilan,” ujarnya.
Amrullah pun menyayangkan sikap Pemprov NTB yang mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang mendiskreditkan kontraktor. Hal itu, kata Amrullah, membuat kontraktor di NTB berang. Seharusnya, pihaknya melalui Pemprov NTB fokus saja untuk menyelesaikan utang dan berkomentar yang menyejukkan.
Amrullah pun menantang Pemprov NTB untuk mendatangi Aparat Penegak Hukum (APH) sebagai pihak ketiga agar jelas duduk perkaranya. “Kita sudah kerja sesuai proses, silakan dicek. Dari perencanaan, kami sudah ikuti aturan. Kami tidak kerja asal-asalan, sesuai prosedur. Kita tidak sebodoh yang mereka pikirkan kok. Mari kita ke APH, supaya clear. Supaya jelas benar dan salahnya. Kita kerja dengan kontrak dan perjanjian, ndak bisa kita saja yang disalahkan,” ungkapnya.
Amrullah mengatakan, dirinya tidak hanya mengerjakan paket yang sumbernya dari DPRD NTB, tetapi jika direktif milik Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah. Jadi, tegas Amrullah, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah jangan berusaha menutup mata dan melempar persoalan ini menjadi hanya milik satu lembaga saja. “Saya ini kan tidak hanya mengerjakan pokir dari DPRD NTB, tetapi juga Direktif Gubernur. Ingat itu,” tegasnya.
Amrullah menekankan, jika dalam waktu dekat Pemprov NTB tidak segera membayar utang, maka pihaknya memastikan akan melakukan hal-hal lain yang lebih konkret.
Gubernur NTB Salahkan Rekanan
Sebelumnya, Pemprov NTB tidak menampik belum bisa menyelesaikan utang ke rekanan atas program 2022 yang masih mencapai ratusan miliar tersebut. Namun, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menyindir utang tersebut timbul dikarenakan kebiasaan kontraktor yang mengerjakan proyek tanpa belum ada kejelasan alokasi anggaran untuk proyek tersebut.
“Ini jadi pelajaran. Kontraktor kita senang mengerjakan apa-apa padahal dananya belum keluar. Akhirnya minjam dulu, nalangain dulu. Kita kebiasaan sering mengerjakan apa-apa lebih dahulu,” sindir Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.
Pemprov NTB mengaku utang ditimbulkan juga akibat diterpa Covid-19. Dampak Covid-19 tersebut banyak anggaran yang harus direfocusing. Gubernur NTB mengaku tidak ada yang menyangka dampak Covid-19 ini meruntuhkan pertumbuhan ekonomi daerah yang berakibat pada gangguan pembangunan. “Nggak ada yang pernah menyangka Covid-19 datang,” katanya.
Refocusing anggaran oleh pemerintah demi menyelamatkan jiwa manusia. Tentu langkah itu sangat penting dilakukan pemerintah. “Karena menyelamatkan jiwa manusia sangat penting,” ucap Gubernur NTB.
Namun demikian Gubernur NTB optimis utang tersebut bisa diselesaikan oleh OPD Pemprov NTB. “Insya Allah akan mampu dilunasi. Saya yakin OPD kita pasti diselesaikan,” ucapnya lagi.
Hal lain yang membuat kontraktor meradang adalah pernyataan politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang juga anggota DPRD NTB, Sambirang Ahmadi. Persoalan utang kepada kontraktor, kata Sambirang, bagian dari pada risiko bisnis. “Yang ribut-ribut ini orang yang berbisnis proyek dengan pemerintah. Nah ini soal bayar yang tersendat itu sebetulnya masuk dalam risiko bisnis yang semestinya sudah diperhitungkan dengan matang,” kata Sambirang.(smr)
