Dr Pius Lustrilanang Beri Apresiasi WTP ke-12 Pemprov NTB

WTP ke-12 Pemprov NTB
Suasana foto bersama usai penyerahan Opini WTP ke-12 secara berturut-turut untuk Pemprov NTB.

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Anggota IV BPK RI, Dr Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., CSFA., CFrA, memberikan apresiasi kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB atas pencapaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang ke-12 kali secara berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB tahun anggaran 2022.

‘’Kami beharap tahun 2023, Pemerintah Provinsi NTB dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, lebih menekan tingkat pengangguran, WTP akan sia-sia apabila kesejahteraan rakyat di NTB belum tercapai,’’ katanya.

Penyerahan Opini WTP untuk Pemprov NTB diterima secara langsung oleh Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah yang didampingi Pimpinan DPRD Provinsi NTB pada Rapat Paripurna DPRD NTB dalam rangka Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTB Tahun Anggaran 2022, di Ruang Sidang DPRD NTB, Kamis (8/6/2023).

Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB kembali meraih predikat WTP ke-12 kali secara berturut-turut sejak tahun 2011 lalu sampai dengan tahun 2022.

Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengucapkan terima kasih atas atensi positif yang telah disematkan oleh BPK RI kepada Provinsi NTB. Hal ini menjadi penyemangat bagi Provinsi NTB untuk melanjutkan ikhtiar pengelolaan keuangan daerah yang semakin baik ke depannya.

“Alhamdulillah apa yang menjadi harapan kami untuk kembali meraih prestasi yang membanggakan terhadap hasil pemeriksaan laporan keuangan Pemerintah Provinsi NTB tahun 2022, dapat tercapai sebagaimana tahun-tahun sebelumnya,” kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah.

Selain itu, dinamika pembangunan terus berkembang pesat di Provinsi NTB, sehingga harus mampu menyesuaikan dengan berpedoman pada peningkatan kualitas dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Bang Zul, demikian Gubernur NTB ini biasa disapa berharap kepada BPK RI untuk terus memberikan pembinaan atas pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB, yang pada akhirnya akan bermuara pada peningkatan kualitas pemerintahan di Provinsi NTB.

“Kami yakin dan percaya, BPK RI selaku auditor eksternal memiliki andil yang besar terhadap semakin membaiknya kinerja pengelolaan keuangan daerah di Provinsi NTB pada tahun-tahun yang akan datang,” ujarnya.(smr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *