Gubernur NTB Bilang Sosialisasi DPP Harus Mampu Berikan Feedback yang Positif

Sosialisasi DPP
Suasana sosialisasi Desa Peduli Penyiaran (DPP) yang diikuti oleh 175 Kades perwakilan dari 8 Kabupaten se-NTB, di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (19/6/2023).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah menghadiri Sosialisasi Desa Peduli Penyiaran (DPP) yang diikuti oleh 175 Kepala Desa (Kades) perwakilan dari 8 Kabupaten se-NTB yang berlangsung di Hotel Lombok Raya Mataram, Senin (19/6/2023).

Dalam sambutannya, Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah mengatakan bahwa kegiatan sosialisasi DPP ini harus mampu memberikan feedback yang positif. Sehingga masyarakatnya bisa menikmati siaran atau berita yang sehat dan lain sebagainya.

‘’Di era digitalisasi, KPID harus lebih maju bagaimana menyuguhkan program yang kreatif dan inovatif bermanfaat bagi desa tentunya bisa menikmati siaran yang sehat dan tidak hoax,’’ kata Gubernur.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada KPID NTB atas penyelenggaraan sosialisasi DPP, sehingga para kepala desa bisa bertemu dengan pimpinan lembaga penyiaran dan stakeholders lainnya.

Bang Najam, demikian Kadis Kominfotik NTB ini biasa disapa bercerita, selama mendampingi Gubernur, sejak di Biro Humas dalam kunjungan-kunjungan untuk menyapa masyarakat dusun hingga desa dari ujung Sape terdapat potensi-potensi yang dimiliki untuk dikembangkan.

‘’Bila potensi-potensi desa yang dimiliki tidak disiarkan, maka akan diketahui oleh segelintir masyarakat. Karenanya harus mengajak lembaga-lembaga penyiaran untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk kebaikan ekonomi dan pariwisata,’’ katanya.

Selain itu, Bang Najam menambahkan bahwa dalam fungsi-fungsi pengawasan penyiaran supaya siarannya informatif edukatif sekaligus memberikan hiburan kepada masyarakat. ‘’Kenapa pentingnya para kepala desa ini karena lembaga penyiaran itu ada di wilayah masing-masing desa dari 70 lembaga penyiaran di NTB,’’ ujarnya.

Dalam laporannya, Ketua KPID NTB, Ajeng Roslinda Motimori menyampaikan, dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap lembaga penyiaran tidak cukup dilakukan oleh KPID dan pemantau yang sudah ditempatkan di seluruh kabupaten/kota. Terlebih pada era digitalisasi dan peralihan TV Analog menjadi TV digital yang banyak melahirkan lembaga-lembaga penyiaran baru.

‘’Berangkat dari itu, KPID membuat terobosan baru melibatkan masyarakat sebagai pengawas partisipan yang baru berbasis desa, sehingga KPID mengeluarkan pedoman Desa Peduli Penyiaran yang pertama di Indonesia,’’ katanya.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut, Kepala Balmon Mataram, Kepala Beacukai Mataram, Direktur Penyiaran TV dan Radio se-NTB, Kadis Kominfotik kabupaten/kota se-NTB, Tim Penyusun Desa Peduli Penyiaran dan tamu undangan lainnya.(smr)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *