MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Modus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) semakin marak dan beragam. Untuk penguatan tim pencegahan, maka Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) TPPO di Gedung Sangkareang Kantor Gubernur NTB, Selasa (11/7/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi yang diwakili oleh Asisten I Setdaprov NTB, H Fathurrahman mengungkapkan isu TPPO di Provinsi NTB butuh penanganan serius yang melibatkan sinergi semua pihak. Terutama semua lini yang memiliki dan punya daya ungkit tinggi untuk menghapuskan TPPO di NTB. ‘’Penanganan TPPO di NTB membutuhkan penanganan serius dan sinergi semua pihak,’’ kata H Fathurrahman.
Sementara itu, Asisten Deputi Pemenuhan Hak Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan Kemenko PMK, Veronica En’da Wulandari dalam pemaparannya menyebutkan, modus TPPO semakin beragam. Di antaranya, perekrutan TPPO secara online, TPPO berkedok beasiswa pendidikan, pernikahan, adopsi anak, dan masih banyak lagi. Veronika melanjutkan, di NTB sendiri modus TPPO yang masih marak adalah modus PMI unprosedural.
Oleh karena itu, para pemangku kepentingan diharapkan bisa lebih menguatkan sinergitas dan kolaborasi untuk melindungi masyarakat dari TPPO. ‘’Semoga dengan Rakor ini sinergitas dan kolaborasi para pemangku kepentingan bisa semakin kuat untuk mencegah praktik Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO),’’ harapnya.(smr)
