MATARAM, Lomboktoday.co.id – Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi menerima peserta kunjungan Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) Program Pendidikan Reguler Angkatan LIII Tahun 2015 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) RI, di ruang rapat utama kantor gubernur NTB, Senin (10/8). Turut hadir dalam acara tersebut, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) NTB, kepala SKPD lingkup Pemprov NTB.
Rombongan SSDN Lemhannas ke NTB berjumlah 29 orang, terdiri dari; tiga orang tenaga ahli, yaitu Tenaga Ahli Bidang Hukum Lemhannas, Irjen Pol Muh Said Saile, Tenaga Ahli Bidang Kepemimpinan, Dr Darma Kusuma, Tenaga Ahli Bidang Demografi, Dr Johari Lubis.
Selain itu, empat orang anggota TNI AD, tiga orang anggota TNI AL, dua orang anggota TNI AU dan empat orang anggota Polri. Turut pula 12 orang perwakilan dari Lembaga Kementerian dan Non Kementerian serta satu orang dari unsur partai politik, PPP.
Rombongan rencananya akan berada di NTB selama lima hari untuk melakukan kunjungan ke beberapa instansi dan beberapa objek strategis daerah yang merupakan potensi dan aset nasional bagi proses pembangunan daerah maupun nasional.
Sambutan gubernur Lemhannas yang dibacakan oleh Tenaga Ahli Bidang Hukum Lemhannas, Irjen Pol Muh Said Saile mengatakan, Studi Strategis Dalam Negeri (SSDN) merupakan salah satu program kegiatan yang dirancang untuk memberi kesempatan kepada para peserta untuk mempelajari, memahami dan mengkaji potensi daerah dan berbagai permasalahan yang dihadapi daerah ditinjau dari aspek kesejahteraan dan keamanan.
Melalui SSDN ini, diharapkan para peserta akan memperoleh gambaran kondisi wilayah yang berkaitan dengan aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam dalam perspektif ketahanan nasional.
Irjen Pol Muh Said Saile menjelaskan, dalam konteks pendidikan, Lemhannas RI membantu presiden dalam menyelenggarakan pendidikan penyiapan kader dan pemantapan pimpinan tingkat nasional yang berpikir integratif dan profesional, memiliki watak, moral dan etika kebangsaan, berwawasan nusantara serta memiliki cakrawala pandang yang universal. Hasil pendidikan dan kajian strategis berbagai permasalahan bangsa dalam lingkup nasional, regional maupun internasional itu selanjutnya akan dijadikan sebagai policy recommendation kepada presiden.
‘’Untuk tahun ini, dengan berbagai pertimbangan strategis dan potensi yang dimiliki, Provinsi Jambi, Kalimantan Tengah, Sulawesi Tengah dan Nusa Tenggara Barat (NTB) dipilih sebagai objek studi strategis,’’ katanya.
Hasil SSDN akan dibahas lebih lanjut dan mendalam dalam seminar yang mengangkat tema ‘’Sistem Keamanan Nasional Dalam Mendukung Indonesia Sebagai Negara Maritim Yang Berdaulat’’. Diharapkan melalui seminar ini, lanjutnya, para peserta dapat memberikan kontribusi positif dalam mencari solusi terbaik bagi kemajuan daerah, utamanya keempat provinsi yang telah menjadi objek SSDN tahun 2015.
Sementara itu, Gubernur NTB, Dr TGH M Zainul Majdi menguncapkan selamat datang dan apresiasi atas dipilihnya NTB sebagai salah satu dari empat provinsi di Indonesia sebagai lokasi SSDN.
‘’Kedatangan peserta SSDN ini, menjadi kali keempat bagi Provinsi NTB, khususnya saya sebagai gubernur untuk menerima kader pimpinan Lemhannas di NTB. Kunjungan ini kami jadikan kesempatan untuk mendapatkan pandangan/perspektif untuk memperkaya pandangan kami mengenai aspek kebangsaan/nasionalisme. Karena selama diberlakukannya system pemerintahan desentralisasi, dapat dikatakan salah satu dampak negatifnya adalah kami yang di daerah seringkali hanya berkutat pada isu lokal kedaerahan, sehingga kurang mengakses isu-isu kebangsaan yang berskala nasional,’’ katanya.
Visi NTB, kata gubernur, sesuai RPJMD tahun 2013-2018 adalah beriman, berbudaya, berdaya saing dan sejahtera. Pihaknya konsisten menjadikan kata beriman sebagai salah satu kata dalam visi daerah. Kondisi NTB dengan religiusitasnya yang tinggi, namun masyarakatnya tetap moderat. Artinya walaupun mayoritas penduduk NTB adalah muslim, tapi kehidupan beragama tetap berjalan baik.
Gubernur mengajak seluruh pihak untuk lebih mengintensifkan dialog, baik di inter agama, maupun intra agama. Namun, dialog sebaiknya tidak hanya dilakukan antara tokoh dalam maupun lintas agama, tapi perlu diperkuat juga oleh dialog antar generasi muda, karena merekalah yang banyak sekali terekspos oleh informasi, pemahaman-pemahaman yang memungkinkan terjadi kesalahpahaman jika informasi yang diterima tidak dikelola dan dicerna dengan baik. Berbudaya mengandung arti bahwa NTB punya khazanah budaya yang kaya.
‘’Tugas masing-masing generasi adalah memilih dan memilah hal yang mana dari budaya yang relevan, yang baik untuk kita kembangkan, sehingga berbudaya bukan berarti tidak maju. Sementara berdaya saing, mengandung harapan bahwa dalam upaya memperkuat ketahanan nasional, salah satu jalannya adalah dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, artinya kami sebagai pemerintah bertugas untuk merancang program, memfasilitasi semua kepentingan masyarakat dan berupaya memajukan pendidikan,’’ ungkapnya.
Dalam menjaga kondusifitas daerah, Pemerintah Provinsi NTB selalu berupaya bersama anggota FKPD beserta seluruh instansi vertikal di NTB, terus membangun komunikasi dan sinergi. Bahkan disamping bersama FKPD, NTB juga punya tim khusus untuk membahas isu isu strategik yang berdampak sistemik terhadap kondisi daerah.(ar/dra/ltd)
