MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Aksebilitas pendidikan untuk semua, khususnya bagi anak didik berkebutuhan khusus (disabilitas) yang diakomodir melalui layanan pendidikan di sejumlah Madrasah, namun menjadi tugas kolaboratif untuk bersama-sama bertangungjawab baik dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB maupun Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTB.
Gubernur NTB, H Zulieflimansyah mengingatkan agar tidak terjadi distorsi atau demarkasi tugas antara Dinas Dikbud dan Kemenag dalam memberikan akses pendidikan bagi anak-anak berkebutuhan khusus di NTB. ‘’Jadi, apapun persoalan-persoalan terkait dengan pendidikan Madrasah yang ditemukan di wilayah kabupaten/kota se-NTB, itu bukan hanya menjadi tanggungjawab induknya berada di Kemenag, namun persoalan tersebut bisa diatasi dengan baik jika berkoordinasi dan bersinergi lebih intens dengan Dinas Dikbud baik yang ada di Provinsi maupun kabupaten/kota,’’ kata Gubernur NTB, H Zulkieflimansyah saat menerima pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusif (FPMI) Provinsi NTB, di Ruang Kerja Gubernur NTB, Selasa (4/5).
Gubernur yang didampingi Asisten II Setda NTB, Ridwan Syah dan Kepala Dinas Dikbud NTB, Aidy Furqan menginginkan ke depannya urusan pendidikan termasuk pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas tidak hanya menjadi tanggungjawab satu institusi saja, namun menjadi tanggungjawab bersama untuk meraih kesuksesan bersama pula. ‘’Jadi, sewaktu-waktu Dinas Dikbud tidak hanya mengunjungi sekolah-sekolah negeri di bawah tanggungjawabnya saja, namun juga sewaktu-waktu bisa mengunjungi madrasah-madrasah di bawah naungan Kemenag. Dan begitu pula sebaliknya, jadi saling koordinasi di sini sangat penting,’’ ujarnya.
Pengurus Forum Pendidik Madrasah Inklusi Provinsi NTB yang diwakili Mira Mareta di hadapan Gubernur NTB menjelaskan, organisasi profesi Pendidik Inklusif yang tergabung dalam FPMI bertujuan untuk mewujudkan tercapainya profesionalitas para pendidik pada madrasah inklusif di Indonesia khususnya NTB. ‘’Kehadiran negara untuk memastikan bahwa semua anak memiliki akses terhadap pendidikan yang terjangkau, efektif, relevan yang tepat merupakan wujud kewajiban. Terbentuknya FPMI ini dilatarbelakangi oleh kegelisahan yang dirasakan di Kementerian Agama khususnya di NTB,’’ katanya.
Ditambahkan, di NTB sendiri terdapat 2.700 Madrasah. Sementara yang negeri hanya 78 Madrasah saja, sisanya Madrasah Swasta. ‘’FPMNI Pusat menghendaki kami di NTB walaupun tidak menyandang dirinya sebagai Madrasah Inklusif tapi rata-rata di Madrasah tersebut memiliki atau menerima anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kami merasa perlu mengembangkan kelembagaan FPMI ini. Sebelum betul-betul mereka siap diberikan sebagai Madrasah Inklusif, maka perlu diberikan pemberdayaan baik kepada gurunya maupun sebagai kelembagaan pada madrasah itu sendiri. Karena itu, NTB oleh Kemenag menjadi pilot projeck dari lima provinsi se-Indonesia,’’ ujarnya.
Mira yang juga staf pengajar Bimbingan Konsling (BK) di UIN Mataram ini mencontohkan di NTB baru 4 Madrasah yang menyelenggarakan pendidikan inklusi bagi penyandang disabilitas. Di antaranya; MI NW Tanak Beak Narmada, Lombok Barat dengan jumlah siswa sebanyak 41 orang; MI NW Lingsar; MTs Alfaqiah dan MTs Darul Ansyor di Lombok Tengah. ‘’Pola pelaksanaan pembelajaran inklusi Madrasah di NTB ini bisa menjadi contoh tingkat nasional. Di Indonesia terdapat 22 Madrasah yang sudah di SK-kan untuk penyelenggarakan pendidikan inklusi termasuk di antaranya ada di NTB. Otput pendidikan inklusi ini setiap anak diharapkan bisa memiliki hak pendidikan yang sama termasuk guru-guruya juga berhak mendapatkan pendapatan yang layak,’’ kta Ilham Prakoso, Sekretaris FPMI NTB menambahkan.(Sid)
