Wagub NTB Dukung Pembangunan Kawasan Ekonomi Hijau di Selat Alas

Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah (tengah) foto berama usai menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, H Rosiady Sayuti bersama rombongan, di Aula Pendopo Wagub NTB, Rabu (19/5).

MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah mendukung rencana Alas Strait Green Regional Development Program (Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas) yang didanai dari GCF (Dana Iklim Hijau) Indonesia.

The Green Climate Fund (GCF) adalah dana yang didirikan dalam kerangka UNFCCC untuk membantu negara-negara berkembang dalam menjalankan praktik-praktik adaptasi dan mitigasi menghadapi perubahan iklim. ‘’Apalagi konsep dalam program ini berbasis lingkungan, memanfaatkan konsep eko dan pemberdayaan masyarakat,’’ kata Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah saat menerima audiens dan kunjungan Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, H Rosiady Sayuti terkait Progres GCF, di Aula Pendopo Wagub NTB, pada Rabu (19/5).

Oleh sebab itu, menurut Wagub, konsep program berbasis lingkungan yang ditawarkan kepada Pemerintah Daerah ini, sejalan dengan program unggulan NTB Gemilang, seperti NTB Hijau, Zero Waste dan industrialisasi kawasan penangkapan budidaya lobster. Program ramah lingkungan ini juga menurut Wagub, dapat saling mendukung sumber daya yang ada di sekitar kawasan tersebut. Seperti bagaimana membangun dermaga yang menggunakan sumber daya listrik dan tenaga surya, kapal yang menggunakan tenaga surya atau listrik dan serba ramah lingkungan. Sehingga industrialisasi produk laut, seperti budidaya lobster, ikan, rumput laut, terumbu karang tidak tercemar karena semua konsep program berbasis lingkungan.

Selain itu, konsep pemberdayaan masyarakat juga mampu mendukung ekonomi masyarakat demi kesejahteraannya. Wagub juga meminta regulasi dan aturan terkait pengelolaan lingkungan di sekitar ditegakkan. ‘’Karena tugas kita adalah bagaimana menghadirkan rasa aman untuk para investor yang berinvestasi di NTB,’’ ujarnya.

Masyarakat sebagai penerima manfaat juga diharapkan berpartisipasi dan mendukungannya. Wagub juga meminta agar koordinasi dan kolaborasi terus dibangun antara Forkopimda Kabupaten/Kota dan Provinsi untuk menyukseskan program ini. ‘’Bila ada kendala teknis di lapangan dapat segera teratasi dengan mudah dan cepat,’’ ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Konsorsium Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas NTB, H Rosiady Sayuti menyampaikan bahwa konsorsium ini merupakan gabungan antara Universitas Mataram (Unram), Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Pemkab Lombok Timur, Pemkab Sumbawa Barat dan PT Eco Solutions Lombok, yang mengusulkan Program Pembangunan Ekonomi Hijau Selat Alas. ‘’Menurut berbagai pakar dunia, Selat Alas merupakan kawasan yang sangat indah dengan potensi yang luar biasa, karena dekat dengan kawasan pegunungan dan pantai yang bagus di antara Pulau Lombok dan Sumbawa,’’ kata Rosiady.

Program berbasis lingkungan ini difokuskan pada wilayah Kabupaten Sumbawa Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Dengan menitikberatkan pada pembangunan ekonomi bernuansa lingkungan. Mulai dari pariwisata, transportasi laut, budidaya laut, dan pembangunan medical tourism berbasis tanaman obat-obatan bernilai ekonomi tinggi. ‘’Jadi, kapal yang dioperasikan di sana adalah kapal bertenaga surya atau listrik, sehingga tidak mengganggu budidaya perikanan seperti lobster dan lain-lain,’’ ujar mantan Sekda NTB ini.

Juga yang menjadi focus kegiatan ini adalah reboisasi dan reforestrasi pada 2 kabupaten, pembangunan pabrik berbasis lingkungan di KSB, pabrik industri bambu, pabrik pengolahan tailing dan abu dari PLU di Benete yang akan dijadikan bahan bangunan, serta perumahan berbasis lingkungan dan tahan gempa. Perkiraan nilai pembangunan ini sekitar Rp700 miliar hingga Rp1 triliun. Sumber dananya merupakan patungan dari lembaga internasional GCF, pihak swasta dan sebagian infrastrukturnya dari Pemerintah Daerah. ‘’Tujuan utamanya jelas, untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan ujungnya adalah kesejahteraan masyarakat NTB,’’ ungkapnya.

Sementara itu, Komisaris Utama PT Eco Solutions Lombok NTB Indonesia, John Laurence Higson mengimbau Pemrov NTB agar menyelesaikan semua kendala teknis di lapangan. ‘’Sehingga program ini dapat berjalan dengan lancar dan sesuai rencana,’’ katanya sembari menjelaskan, GCF bertujuan untuk mengkatalisasi aliran pendanaan untuk berinvestasi dalam pembangunan rendah emisi dan tahan iklim, mendorong perubahan paradigma dalam respons global terhadap perubahan iklim.

Turut mendampingi Wagub NTB yakni Assisten II Setda Provinsi NTB, Kepala Dinas LHK NTB, Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Kepala Dinas Perhubungan NTB, dan Kepala Dinas PMPTSP NTB.(Sid)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *