MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, HL Gita Ariadi melantik sebanyak 11 orang pejabat lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB. Dari 11 orang pejabat tersebut, terdapat empat orang pejabat eselon II dan 7 orang pejabat eselon III. Pengambilan sumpah jabatan dilaksanakan di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Kamis (12/8/2021).
Dalam sambutannya, Sekda NTB, HL Gita Ariadi menjelaskan bahwa proses mutasi jabatan di lingkup ASN merupakan proses alamiah. Tentu dengan tujuan menyegarkan serta meningkatkan efektivitas birokrasi dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan sebagai pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.
‘’Dalam daerah kita, memang birokrasi dituntut untuk mampu bergerak cepat, lincah, efektif dan produktif, terlebih ketika dalam situasi pandemi Covid-19 saat ini,’’ kata Gita Ariadi usai mengambil sumpah jabatan kepada 11 pejabat yang dilantik.
Empat pejabat eselon II yang dilantik, di antarnaya; Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, H Ridwansyah yang sebelumnya menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah Provinsi NTB. Kemudian sebagai Kepala Pelaksana BPBD NTB, H Sahdan yang sebelumnya menjabat Kepala PUPR NTB.
Selanjutnya, dilantik sebagai Kepala Dinas ESDM Provinsi NTB adalah Zainal Abidin yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Pelaksana BPBD NTB. Sementara mantan Kepala Dinas ESDM NTB, H Muhammad Husni digeser menjadi Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setda Provinsi NTB, serta 7 orang pejabat eselon III lainnya mengisi berbagai jabatan yang ditetapkan.
Menurut Gita Ariadi, dalam lingkungan kerja yang strategis, tentu harus mengalami perubahan seiring dengan meningkatnya harapan masyarakat. Maka mau tidak mau, suka tidak suka dan siap tidak siap, birokrat harus melakukan kerja yang efektif, kerja yang produktif dalam mencapai target yang sudah ditentukan.
Birokrasi harus melakukan adaptasi mengantisipasi peluang dan tantangan yang terjadi untuk menghadapi wabah virus Covid-19. ‘’Semuanya membutuhkan sinergisitas kita untuk melayani di saat semua sangat terbatas,’’ ujarnya.
Selain itu, Gita Ariadi juga mengingatkan sebagaimana menjadi pengetahuan bersama bahwa ada wacana yang sedang berproses dan segera akan final sebgai langkah kebijakan untuk melakukan peminjaman penganggaran di salah satu BUMN Menteri Keuangan. Tentu kebijakan ini diharapkan agar proses pembangunan di NTB dapat berjalan dengan sebaik-baiknya.
Untuk itu, dalam menjaga momentum pembangunan ini termasuk di dalam mengawal merencanakan melaksanakan maupun memenuhi kewajiban-kewajiban yang sudah ditetapkan dalam melakukan peminjaman anggaran dan lain sebagainya. Oleh karenanya, Gita Ariadi berharap tentu dibutuhkan langkah-langkah strategis untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil itu adalah kebijakan yang bisa diterapkan dengan sebaik-baiknya.
‘’Kita kawal dengan sebaik-baiknya agar menghasilkan sebuah output yang dibutuhkan oleh masyarakat dan lebih daripada itu harus memastikan bahwa pinjaman dengan skema-skema yang ada bisa dipenuhi kewajiban-kewajiban yang harus kita lakukan,’’ ungkapnya.(Sid)
