MATARAM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Sosialisasi Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik tahun 2022 lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, dilaksanakan lebih cepat guna keselarasan koordinasi terkait Pelayanan Informasi Publik seluruh Badan Publik se-NTB.
Dalam kesempatan ini, Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat (KI NTB) mengundang sebanyak 103 Badan Publik lingkup Provinsi NTB secara virtual melalui meeting zoom yaitu; 44 OPD, 10 PPID Utama Kabupaten/Kota, 18 Instansi Vertikal, 10 Lembaga Vertikal Kabupaten/Kota, 5 BUMD dan 16 Desa Model DBIP.
Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB, Suaeb Qury, S.HI bersama Koorbid ASE, Asraruddin dan Koorbid Kelembagaan, Sansuri menyampaikan rangkaian materi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik untuk seluruh masyarakat yang berhak tahu informasi melalui meeting zoom, di Ruang Sidang Komisi Informasi NTB, pada Rabu (13/7/2022).
Dalam amanat UU No.14 tahun 2008 dan Perki 1 tahun 2021, lanjut Suaeb, OPD dan Badan Publik wajib menyediakan dan memberi informasi publik kepada masyarakat.
”Dari tahun 2021, Keterbukaan Informasi Publik sudah mengalami peningkatan persentasi 63 persen merupakan Kemajuan Luar Biasa. Semua ini tidak terlepas dari fungsi koordinasi, komitmen, kolaborasi dan konsistensi para pengelola PPID di NTB dalam wujudkan Keterbukaan Informasi,” katanya.
Sementara itu, Plt Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti ikut serta dalam kegiatan ini. Saat memberikan sambutan sekaligus membuka kegiatan tersebut, Baiq Nelly mengatakan, Keterbukaan Informasi Publik baik digunakan sebagai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan yaitu good governance untuk NTB lebih maju lewat Monev dari Komisi Informasi.(Sid)
