LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Usai perguliran rotasi jabatan eselon III dan IV lingkup Pemerintahan Kabupaten Lombok Timur, kini publik tengah menanti perputaran penentuan jabatan Sekretaris Daerah dan pejabat kepala dinas dan kepala badan yang masih lowong. Pertanyaannya, akankah orang-nomor satu dan nomor dua di Lotim bisa satu selera dalam menentukan ‘’siapa dan jabatan apa’’.
Paling santer menjadi perbincangan adalah siapa yang bakal menduduki jabatan Sekretaris Daerah (Sekda). Beredar rumor, dalam penentuan pengganti Sekda, diprediksi akan terjadi tarik ulur yang alot antara Bupati HM Sukiman Azmy dan Wakil Bupati Lotim, H Rumaksi. Sebab, menurut beberapa sumber yang layak dipercaya menyebut, bupati dan wakil masing-masing punya jagoan yang akan didudukkan pada kursi jabatan tertinggi struktural di Sekretariat Daerah lingkup Pemkab Lotim.
Salah seorang yang mengaku sebagai tiem sukses Sukiman-Rumaksi pada saat Pilkada lalu kepada Lombok Today (hhtps://lomboktoday.co.id) menuturkan, sempat mendengar perbedaan keinginan antara bupati dan wakil. Konon, bupati ingin segera menentukan pengganti Sekda. Sementara wakil bupati masih menginginkan Sekda yang sekarang H Rochman Farli untuk ditetapkan menjadi Sekda hingga satu tahun ke depan. Situasi ini tengah menjadi atensi serius salah seorang pemerhati sekaligus praktisi hukum dan politik Lombok Timur, H Hafsan Hirwan.
Dalam wawancara eksklusif Jum’at (1/3), Lombok Today dengan Notaris senior Lombok Timur ini, Hafsan mengaku mendengar dan mengikuti dinamika perpolitikan di bumi Patuh Karya hingga sampai sekarang. Di mana, disebutkan telah mulai ada tanda-tanda tidak satu selera antara bupati dan wakil dalam menentukan siapa dan jabatan apa.
Namun bagi Hafsan Hirwan, semua itu sah-sah saja terjadi. Sebab, antara bupati dan wakil katanya, bagaikan dua sisi mata uang yang nilai nominalnya sama yakni sama-sama memiliki hak untuk menentukan. Namun, harus secara mufakat, bukan masing-masing pihak harus mempertahankan ego.
‘’Saya tahu bahwa antara H Rumaksi dan Rochman Farly secara pribadi memiliki kedekatan emosional. Tapi, bupati sendiri mungkin ingin mencari yang baru dengan maksud penyegaran,’’ ungkapnya.
Dikatakan, semua ini tergantung pada kesepakatan antara nomor satu dan nomor dua. Apakah ingin mengganti yang baru atau mempertahankan yang lama. Semua tergantung pada mereka berdua selaku ‘’user’’, atau pengguna.
Di mana-mana lanjut pria yang akrab di sapa Pak Not ini, fenomena seperti ini lumrah terjadi. Karena, dalam mengangkat personil untuk menduduki jabatan tertentu masih mengedepankan subyebtifitas bukan obyektifitas. Yakni, tidak dilihat dari sisi propesionalismenya, tapi kebanyakan berdasarkan ‘’like and dislike’’. Karena menganut politik ‘’balas budi’’.
Hafsan Hirwan sangat menyayangkan jika seperti ini harus mewarnai dinamika pemerintahan. Akibatnya, nanti dinamika pemerintahan menjadi tidak dinamis.(kml)
