Masih Banyak Sekolah di Lotim Belum Kecipratan DAK

Kabid Pendidikan SMP Dinas Dikbud Kabupaten Lotim, Drs Usman.

Oleh: Lalu M Kamil AB |

LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Banyak sekolah di wilayah Kabupaten Lombok Timur (Lotim) yang mengaku belum kecipratan bantuan, di tengah besarnya gelontoran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Pendidikan. Hal ini menjadi keluhan sebagian kepala sekolah (Kasek) yang merasa sarana rasarana (Sarpras) sekolahnya belum layak. Justru DAK jatuhnya kepada sekolah-sekolah yang sudah dalam kondisi relatif lebih memadai.

Menanggapi hal ini, Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kabupaten Lotim, Drs Usman ditemui di ruang kerjanya, Rabu (8/7) mengatakan, penentuan penerima DAK tidak bisa dipersalahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Pusat. Karena, Pemerintah Pusat mengacu pada data pokok pendidikan (Dapodik) yang diinput oleh sekolah itu sendiri.

Menurut Usman, adanya sekolah-sekolah yang tidak mendapatkan bantuan pusat, bisa jadi dikarenakan input data ke Dapodik tidak sesuai dengan kondisi riil sekolah. Padahal, Dapodik menjadi salah satu instrumen yang digunakan Pemerintah Pusat untuk menentukan prioritas penyaluran bantuan pembangunan baru maupun rehab. ‘’Kadang ruang kelasnya kurang, lab dipakai untuk jadi ruang kelas. Dan lab itu dimasukkan jadi ruang kelas di Dapodik. Ruang kelas dengan rombongan belajar (rombel)-nya jadi sama. Tidak mungkin dapat. Karena sudah dianggap cukup. Padahal, memungkinkan dia dapat bantuan ruang kelas,’’ katanya.

Dikatakannya, mengisi Dapodik dengan cara tersebut akan berdampak pada peningkatan nilai akreditasi sekolah. Namun, juga berimbas sebagai bahan pertimbangan pusat untuk menentukan penerima bantuan.

Ia pun mengklaim, Dikbud Lotim telah mengusulkan sebanyak-banyaknya sekolah di Lotim untuk mendapatkan bantuan. Namun dengan kondisi demikian, Aplikasi Krisna yang terintegrasi dengan data dari Dapodik, secara otomatis menyortir sekolah-sekolah yang kondisinya baik. ‘’Kita melihat kondisi di lapangan, semua kita usulkan. Tapi, ketika masuk ke Aplikasi Krisna, Aplikasi Krisna langsung terkoneksi ke Aplikasi Dapodik. Yang tidak sinkron, otomatis terhapus,’ ujarnya.

Sementara terkait sekolah terdampak gempa yang hingga saat ini masih dalam kondisi rusak, dikatakan semuanya telah mendapat bantuan dari Pemerintah Pusat. Namun, besaran bantuan tersebut diakui belum bisa digunakan untuk menuntaskan seluruh pembangunan. ‘’Sudah banyak yang dapat. Memang masih ada yang belum. Sebenarnya, rata-rata sudah kena sekolah itu. Cuma belum tuntas,’’ ucapnya.

Usman juga menambahkan, tidak jarang Kasek atau opetator sekolah masih keliru dalam mengisi format Dapodik bahkan tidak jujur dalam mengisinya karena takut disebut tidak layak dalam akreditasi. Tapi rugi dalam penentuan penerima DAK. Ada pula yang salah dalam pengisian akibat kadang Kasek tidak mengerti IT. Terkait hal ini, Usman mengaku menjadi PR (pekerjaan rumah) dalam upaya pembinaan. Dan disebutkan, pihaknya sudah banyak memberikan pelatihan pembinaan. Namun diakuinya kadang tingkat pemahaman yang berbeda.(Sid)

1 Komentar

  1. Utami09/07/2020 at 5:03 amReply

    Juklak juknisnya juga harus jelas,mana kriterianya..agar tdk multitafsir.kedua proses politik penentuan penerima juga mempunyai pengaruh sangat kuat.janganlah main lempar dan main tuding main salahkan,duduk bersama,jelaskan konfirmasi,valudasi data dan evaluasi agar lebih baik. Jangan tunggu ada aksi…

Leave a Reply