Oleh: Lalu M Kamil AB |
LOTIM, LOMBOKTODAY.CO.ID – Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim) mulai keteter dengan biaya penanganan Covid-19 sehingga meminta persetujuan tambahan anggaran kepada DPRD Lotim. Namun, pihak DPRD menyatakan menolak permohonan eksekutif dikarenakan sumber keuangan yang ada saat ini sudah tidak mampu untuk menanggulangi besarnya kebutuhuhan penanganan Covid-19 di Kabupaten Lotim.
Pernyataan penolakan itu disampaikan Ketua DPRD Kabapten Lotim, Murnan, S.Pd kepada wartawan Senin (20/7). Menurutnya, anggaran yang akan disetujui oleh dewan, hanyalah anggaran untuk penanganan kesehatan. ‘’Kita tunda dulu dan kemungkinan kita stop. Tergantung uangnya. Yang jelas, kami kemungkinan tidak akan memberikan dana tambahan untuk JPS ini. Termasuk untuk kebutuhan dana Covid-19, selain untuk penanganan kesehatan,’’ tegas Murnan.
Bahkan lanjut politisi PKS itu, pihak DPRD juga meminta pengembalian kelebihan bayar pada setiap pengadaan yang dilakukan dalam penanganan dampak Covid-19. Karena kondisi force major, tidak menutup kemungkinan adanya kelebihan harga barang dalam pengadaannya. ‘’Belanja-belanja barang ini kan tidak ada yang memakai prosedur normal. Jadi, semuanya dalam kondisi darurat. Ketika darurat begini, tentu belanjanya harus sesuai dengan harga barang di lapangan. Bukan harga proyek. Jadi, kelebihannya itu ya harus dikembalikan,’’ pintanya.
Selain pihak dewan meminta eksekutif mengembalikan sisa belanja, Murnan yang juga Ketua DPD PKS Kabupaten Lotim itu pun meminta agar segera dilakukan pemeriksaan terhadap berbagai item dalam pengadaan penanganan dampak Covid-19 tersebut. Agar diketahui ada atau tidaknya kelebihan bayar pada setiap item pengadaan. ‘’Misalnya pembelian masker, pengadaan alat yang mungkin melebihi. Termasuk pengadaan JPS. JPS saja menurut catatan BPK, itu ada 3.000 yang berpotensi double. Harusnya itu kan dari awal diperbaiki,’’ katanya.(Sid)
