LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Melalui rapat koordinasi (Rakor) Ramadhan yang digelar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Timur (Lotim), di Rupatama Kantor Bupati Lotim, pada Senin (19/4), Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy memerintahkan empat OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian menggelar pasar murah untuk membantu masyarakat mendapatkan sembako yang lebih terjangkau pada bulan Ramadhan ini. Upaya lainnya adalah dengan menyediakan paket sembako.
Selain itu, untuk mendukung perekonomian masyarakat, di momen bulan suci ini orang nomor satu di Lotim itu juga memerintahkan Camat agar mendorong pertumbuhan ekonomi di desa melalui optimalisasi peran dan fungsi BUMDes. BUMDes diharapkan dapat menjadi supplier bagi agen e-warung untuk pencairan bantuan Sembako Pemerintah.
Selain soal ekonomi, terkait penyebaran dan kasus Covid-19 masih menjadi perhatian Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy. Menututnya, meskipun kasus Covid-19 di Lombok Timur saat ini berada di posisi ke-9 dari 10 Kabupaten/Kota di NTB, akan tetapi penambahan yang fluktuatif membuat Bupati memberikan penekanan agar tetap menjalankan protokol kesehatan.
Bupati kembali mengingatkan agar desa memiliki ruang isolasi bagi warganya, karena penderita yang positif tanpa gejala atau bergejala ringan dirawat di desa. Sementara penderita yang mengalami gejala berat atau memiliki penyakit penyerta akan tetap di rawat di Rumah Sakit.
Bupati juga mengingatkan munculnya potensi penularan Covid-19 pada saat pelaksanaan ibadah sholat tarawih yang tidak dibarengi pelaksanaan protokol kesehatan. Karena itu, Bupati memerintahkan agar Camat dan Kepala Dinas melakukan pemantauan di masjid-masjid untuk mengingatkan masyarakat pentingnya pelaksanaan protokol kesehatan.
Rapat yang diikuti oleh seluruh Kepala OPD dan Camat se-Lombok Timur itu, disinggung pula serapan anggaran hingga berakhirnya triwulan pertama tahun 2021 ini. Bupati meminta meningkatkan serapan APBN, sebab Lotim sesuai hasil pemaparan Kepala Kantor Wilayah Dirjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi NTB beberapa waktu lalu masih belum sesuai dengan target. Apalagi masih ada OPD yang serapannya masih nol. Diharapkan pada triwulan kedua mendatang, serapannya dapat lebih progresif dengan mengoptimalkan koordinasi dan konsultasi.(Kml)
