LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Lima perempuan dari Sekolah Perempuan yang ada di Lombok Timur menyampaikan harapannya kepada Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy. Kelima perempuan tersebut di antaranya; Fauziah, Zinuraini, Kurniati, Siska, dan Marlina.
Mereka (lima perempuan, Red) tidak hanya menyampaikan harapan sebagi pribadi, namun juga sebagai ketua dan anggota Sekolah Perempuan sekaligus sebagai pengajar serta sebagai anggota masyarakat yang kerap membantu menangani berbagai keluhan masyarakat terhadap bantuan maupun layanan pemerintah.
Harapan itu dilontarkan sebagai output hasil musyawarah perempuan yang berlangsung pada Rabu (27/7/2022). Sejumlah harapan yang terlontar di antaranya terkait persoalan kartu Indonesia Sehat (KIS) Penerima Bantuan Iuran (PBI), kelengkapan dokumen kependudukan, akta nikah atau akta cerai.
Alasan kuat atas harapan tersebut, semuanya berdampak terhambatnya akses terhadap bantuan sosial dan program pemerintah lainnya, penguatan kapasitas dan fasilitas umum yang layak bagi difabel, upah layak, hingga implementasi terhadap Perbup maupun Perda terkait pencegahan perkawinan usia anak yang dinilai belum optimal.
Bupati Sukiman yang hadir pada acara yang berlangsung di Rupatama 2 Kantor Bupati Lombok Timur tersebut memerintahkan seluruh jajarannya untuk merespon berbagai harapan tersebut. Ia meminta seluruh OPD dapat mendukung upaya pemberdayaan perempuan dan kelompok marjinal rentan seperti difabel. Tidak saja OPD, Bupati juga meminta agar desa dapat mengalokasikan dana bagi pemberdayaan perempuan dan kelompok rentan tersebut.
Usai mendengar penyampaian harapan itu, Bupati melakukan penandatanganan kesepakatan bersama dengan Institut KAPAL Perempuan terkait pelaksanaan program INKLUSI di Kabupaten Lombok Timur. INKLUSI merupakan program kemitraan Australia dan Indonesia menuju masyarakat inklusif sebagai salah satu upaya menghapus kekerasan maupun diskriminasi terhadap kelompok rentan dan minoritas menuju pembangunan yang inklusif.
Pelaksanaan program INKLUSI ini menyasar 12 desa di 9 kecamatan dengan tujuan diantaranya memperkuat kepemimpinan perempuan untuk meningkatkan kesejahteraan, akses, partisipasi, dan kontrol terhadap program-program pembangunan sebagai bagian dari perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik dengan perspektif Gender Equality, Disability and Social Inclusion (GEDSI).
Selain itu program ini diharapkan dapat pula mendukung pengintegrasian perspektif GEDSI dalam pengembangan data, perencanaan, penganggaran, pembentukan kebijakan, monitoring dan evaluasi.
Lombok Timur menjadi satu dari 10 kabupaten/kota yang dipilih dalam pelaksanaan program INKLUSI ini, dengan Institut KAPAL Perempuan dan LPSDM NTB sebagai Mitra dan Pendamping.
Direktur Eksekutif Institut KAPAL Perempuan, Misiyah yang hadir secara virtual menyampaikan program ini juga merupakan kelanjutan program yang telah dijalankan Insitut KAPAL Perempuan di Lombok Timur yang baru saja berakhir, yaitu program ACTION.
Sejumlah intervensi atas dilaksanakannya Program INKLUSI termasuk sebagai bentuk respon terhadap dampak pandemi Covid-19 yang masih terasa. Ditambah pula memperkuat peran masyarakat sipil dalam mengatasi penyebab marjinalisasi di Indonesia. Serta yang terpenting adalah mendukung komitmen Indonesia dalam mengimplementasikan tujuan pembangunan berkelanjutan.(Kml)
