LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Ancaman dampak lingkungan seakan bertubi-tubi menerpa Lombok Timur yang menuntut penanganan serius oleh Pemerintah Daerah (Pemda). Dalam waktu bersamaan, Pemkab Lombok Timur tengah serius menghadapi ancaman kekeringan pada 7 kecamatan, kini menyusul ancaman pencemaran lingkungan akibat penambangan pasir.
Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy mengingatkan problem pencemaran lingkungan sebagai dampak penambangan pasir ini tidak bisa dianggap sebagai hal sepele. Sebab, berdampak signifikan terhadap menurunnya produktivitas lahan pertanian. Bahkan tak hanya ini, melainkan juga berdampak pada infrastruktur, karena itu persoalan ini tidak dapat dianggap sebagai kasus ringan.
Hal tersebut disampaikan Bupati Sukiman saat membuka rapat yang berlangsung pada Jumat (12/8/2022) membahas dampak penambangan pasir yang mencemari air lahan persawahan. Karenanya, Bupati Sukiman tidak ingin para pimpinan OPD yang hadir memandangnya sebagai sebuah persoalan sederhana, padahal kondisinya justru sebaliknya. Pencemaran ini akan menimbulkan persoalan lain yang saling terkait.
Dijelaskan bahwa sedimen atau endapan yang terbawa pada aliran sungai akan menyebabkan petani kesulitan mengolah sawah, yang akan mengancam menurunnya pendapatan petani mengingatkan pertanian masih menjadi sektor penopang perekonomian masyarakat Lombok Timur.
Terganggunya produksi pertanian lanjut Bupati Sukiman, juga akan mengancam pendapatan desa yang selanjutnya berdampak terhadap bertambahnya beban pembangunan. Belum lagi dampaknya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Karena itu, Bupati Sukiman hendak memastikan persoalan ini ditangani serius. Sejumlah langkah diajukan untuk penyelesaian yang mendatangkan kebaikan bagi petani maupun penambang. Bagaimanapun pertambangan juga merupakan usaha masyarakat untuk mengupayakan kesejahteraan mereka.
Senada dengan arahan Bupati Sukiman, Sekretaris Daerah (Sekda) Lotim, HM Juaini Taofik yang membuka rapat tersebut menekankan perlunya solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Diharapkan keduanya dapat berjalan berdampingan.
Rapat ini menghasilkan tim harmonisasi pertambangan dan pertanian yang bertugas melakukan pencegahan sampai menyiapkan dokumen untuk melakukan pengaduan terhadap terhadap pencemaran yang terjadi. Sekda menegaskan tugas Pemda adalah untuk menyelesaikan masalah.
Rapat ini menghadirkan beberapa pimpinan OPD terkait seperti Dinas Pertanian, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan, Dinas Perindustrian, Dinas PUPR, Satpol PP, juga para Camat dari wilayah terdampak.(Kml)
