Rakor dengan OPD, Bupati Lotim Ungkap Aspirasi Hasil Serapan Selama Safari Ramdhan

Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy
Bupati Lotim, HM Sukiman Azmy.

LOMBOK TIMUR, LOMBOKTODAY.CO.ID – Bupati Lombok Timur (Lotim), HM Sukiman Azmy menggelar rapat koordinasi (Rakor) bersama pimpinan OPD lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Timur (Pemkab Lotim), di Ruang Rapat Bupati Lotim, pada Selasa (2/5/2023). Dalam rakor tersebut, Bupati Sukiman menyampaikan bahwa dirinya sudah banyak menyerap aspirasi masyarakat sewaktu Safari Ramadhan.

Sejumlah hal menjadi perhatian Bupati Sukiman, seperti lampu penerangan jalan, pembangunan Puskesmas Lepak, pengoperasian RSUD Selaparang, proyek SPAM Pantai Selatan, termasuk rehab pasar terapung Jenggik, hingga batas Desa Songak dengan Denggen. Bupati Sukiman juga menyebut banyaknya aset-aset yang terbengkalai pasca gempa yang harus segera ditindaklanjuti.

Selain aspirasi masyarakat, Bupati Sukiman juga memberi penekanan pada pajak dan retribusi seperti pajak restoran yang belum dapat dipungut secara optimal, demikian halnya dengan retribusi pasar. Menurutnya, hal tersebut tidak hanya menjadi tanggung jawab Bapenda melainkan seluruh pihak.

Bupati Sukiman pun menyoroti penggunaan dana BOS oleh sekolah dan pemanfaatan dana desa. Ia meminta pimpinan OPD yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), termasuk Inspektorat dapat lebih intensif melakukan pengawasan terhadap penggunaan dana-dana tersebut. Terlebih hal itu akan berpengaruh terhadap kualitas opini BPK terhadap laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pemda).

Terkait hal itu, Inspektur Daerah Lombok Timur, Hj Baiq Miftahul Wasli menyampaikan pihaknya akan bekerja sama dengan Kejaksaan Negeri Selong untuk tindak lanjut temuan terkait administrasi, baik yang lama maupun yang baru lima tahun terakhir.

Ia juga mengingatkan, demi peningkatan kualitas WTP, agar OPD dapat melakukan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelum enam puluh hari sesuai ketentuan yang ada. Sebab, semakin cepat diselesaikan, maka semakin baik kualitas laporan pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (Pemda).(Kml)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *